CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta melakukan evaluasi berkala atas dibukanya pendidikan Tatap Muka (PTM) yang dimulai pada Senin (06/09). Langkah tersebut sebagai antisipasi agar bisa meminimalisir munculnya cluster covid-19 di dunia pendidikan.
“Kami Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menghimbau PTM ini harus ada evaluasi berkala, agar bisa mengantisipasi penyebaran covid-19,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdy Haryadi pada Senin (06/09).
Politisi PKS itu menyarankan, evaluasi berkala bisa dilakukan setiap bulannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Jika memang pendidikan tatap muka lancar dan tidak menimbulkan penyebaran covid, maka bisa terus dilanjutkan.
“Dan jika adanya penyebaran covid-19 ya sebaiknya dihentikan,” tambahnya.
Dia juga meminta pengawasan penerapan protokol kesehatan terus dilakukan agar sekolah tidak kendor menjalankan prokes. Baik guru dan murid, bisa terus menjalankan prokes seusuai dengan koridor yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.
“Pengawasan menjadi kunci utama dari pemerintah daerah agar sekolah jangan kendur menjalankan prokes,” katanya.
Rusdy juga mengakui ada kekhawatiran dibukanya pendidikan tatap muka di Kabupaten Bekasi. Dunia pendidikan juga diminta jangan bereuforia dengan dimulainya kembali pendidikan offline pada bulan September ini.
“Ya ada kekhawatiran, setelah beberapa minggu dibuka PTM, penerapan prokes di dunia pendidikan kendur dan merasa aman. Nah ini yang harus diantisipasi, dinas pendidikan harus melakukan pengawasan agar prokes terus diterapkan di sekolah,” tambahnya.
Bahkan, Rusdy menegaskan tidak ada kompromi dengan sekolah terkait penerapan protokol kesehatan. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakmampuan sekolah menerapkan prokes sebaiknya tidak mendapatkan izin menggelar tatap muka.
“Ya terkait dengan prokes tidak ada lagi kompromi, kalau ada sekolah belum siap baik secara infrastruktur yang jangan dilaksanakan PTM disekolah tersebut,” tandasnya. (IB)
Komentar