oleh

Tunda Bayar THR, Salahudin Gafar : Perusahaan Bisa Denda 5 Persen

-EKBIS-309 BACA

CIKARANG PUSAT – Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr. Salahudin Gafar, SH menilai tidak ada alasan perusahaan untuk tidak membayarkan THR kepada karyawannya. Bahkan, perusahaan yang tak mampu membayar THR tetap diwajibkan membayar sebagai utang tertunda yang harus dibayarakan.

“Perusahaan yang tidak mampu membayar THR, tetap berkewajiban untuk membayar dan menjadi utang yang tertunda yang harus dibayarkan, atas keterlambatan tersebut perusahaan dikenakan denda sebesar 5 persen,” jelas Salahuddin Gafar pada minggu (17/04).

Salahuddin mengatakan jika denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR. Bahkan perusahaan wajib membuat kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja terkait belum mampunya perusahaan menunaikan kewajibannya tersebut.

“Bahwa bagi perusahaan yang tidak membayar THR maka disamping denda juga mendapatkan sanksi teguran tertulis, bahkan dapat diberikan sanksi pencabutan ijin usaha apabila THR tidak dibayar tanpa alasan yang dibenarkan,” tegasnya.

Pembayar THR, lanjut Salahudin Gafar telah diatur oleh peraturan menteri tenaga kerja No. 6 tahun 2016. Bahwa dalam aturan tersebut pengusaha diwajibkan untuk membayar THR kepada pekerja paling lambat satu minggu sebelum hari raya.

Pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus mendapatkan satu bulan upah, sedangkan pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun dihitung secara proposional termasuk pekerja yang baru memiliki masa kerja kurang dari satu bulan.

“THR wajib dibayarkan secara kontan tanpa dicicil. Seluruh pekerja berhak untuk mendapatkan THR apapun status hubungan kerjanya, baik PKET, PKWTT, Outsourcing maupun pekerja borongan,” paparnya

Salahudin juga mengatakan jika alasan tidak mampunya perusahaan membayar THR harus disampaikan secara terbuka. Langkah tersebut agar hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha tidak terganggu.

“Semua keadaan memaksa didalam hukum sangat memungkinkan hanya saja perlu komunikasi yang baik soal trasparansi kemampuan perusahaan,” tandasnya. (IB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed