KOTA BEKASI – DPRD Kota Bekasi menggelar rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi membahas pengesahan dan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD Tahun Anggaran 2023 pada Senin (22/8/2022).
Dalam rapat Paripurna tersebut juga dihadiri PLT Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Meski rapat itu berjalan lancar, namun sempat diwarnai interupsi disela pengesahan dan persetujuan KUA PPAS yakni dari anggota DPRD Fraksi Golkar Persatuan.
Anggota DPRD Kota Bekasi Ahmad Faisal Hermawan menjelaskan pada kesempatan ini Rapat Paripurna mengagendakan pengesahan dan persetujuan Rancangan APBD 2023. Dan sebelumnya telah dilakukan secara marathon dan berkala oleh seluruh fraksi di DPRD Kota Bekasi hingga nantinya akan menghasilkan kesepakatan KUA APBD 2023 Kota Bekasi.
” Iya nantinya akan menghasilkan pada kesepakatan terkait KUA APBD 2023 di Kota Bekasi. Menyepakati dan mengesahkan mengenai itu, kemudian setelah Paripurna KUA PPAS tentunya masuk ke pembahasan pembahasan APBD, ujar Faisal usai mengikuti rapat Paripurna, Senin (22/8/2022).
Menurut Faisal hal tersebut harus dilaksanakan jajaran Lembaga legislatif berdasarkan perintah undang-undang agar segera diselesaikan sebelum 30 November 2022 mendatang.
” Itu deadline nya paling telat, sudah harus selesai RAPBD dan disahkan menjadi APBD 2023. Maka dari itu kita bahas secara marathon bersama Badan Anggaran yang diikuti seluruh fraksi, sehingga nantinya akan menjadi penetapan APBD pada 30 November 2022 mendatang, ” terangnya
Anggota DPRD asal PDI P itu menekankan dengan adanya Rapat Paripurna Pengesahan dan Persetujuan KUA PPAS diantaranya yakni untuk mendapatkan evaluasi guna menggenjot dan meningkatkan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.
” Dari situ lah kita memaparkan evaluasi agar sumber PAD dapat lebih dioptimalkan dan maksimalkan. Dan kita juga minta agar capaian target PAD dapat ditingkatkan dari tahun 2022 sebelumnya. Sehingga kita juga bisa pula mengoptimalkan dalam belanja keperluan dan kebutuhan Daerah Kota Bekasi di tahun 2023 mendatang, ” katanya
Lanjut ia menyampaikan tentunya peningkatan PAD dapat dicapai melalui sumber penghasilan pajak yang terus digenjot. Terlebih Fasiyal menyebut ada tiga potensi pajak daerah yang saat ini menjadi Primadona diantaranya yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penerangan Jalan, kemudian juga ada pajak Restoran dan Hotel.
” Sumber sumber dari pajak ini harus kita maksimalkan dan optimalkan. Karena hal ini paling fundamental menurut saya demi keberlangsungan Kota Bekasi kedepannya. Misalkan untuk pembangunan dan masih banyak lainnya, jadi kalau kita saja tidak bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan PAD. Bagaimana kita bisa bicara APBD yang bermanfaat dan bermaslahat bagi masyarakat, ” tandasnya
Namun kendati demikian dalam mencapai peningkatan PAD juga tak cukup jika hanya mengandalkan sumber pajak. Kata dia tentu dari sektor lain juga dapat digenjot melalui pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Kota Bekasi.
” Kalau nggak salah seingat saya dari enam BUMD yang kita miliki baru hanya dua atau tiga lah yang sudah bisa menyetorkan untuk PAD Kota Bekasi diantaranya yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot, PDAM Tirta Patriot dan PDAM Bhagasasi. Itu pun menurut saya harus lebih dimaksimalkan lagi harus ada langkah-langkah strategis dan preventif supaya BUMD tersebut juga bisa ikut bersama menyetorkan PAD serta menyumbangkan keuntungannya buat pembangunan di Kota Bekasi, ” paparnya
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bang Faisal menyebut hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 sekitar Rp 3,1 triliun. Sebelumnya pada 2022 sebesar Rp 2,6 triliun.
” Untuk target PAD Kota Bekasi di 2023 itu kalau nggak salah tadi itu sebesar Rp 3,1 triliun. Sebelumnya Rp 2,5 atau 2,6 triliun. Coba dicek lagi datanya untuk lebih pastinya, cuma yang pasti memang kita terus genjot supaya ada peningkatan, ” tuturnya
Anggota DPRD yang juga menjabat Sekjen DPC PDI P Kota Bekasi itu mengungkapkan dengan adanya target peningkatan PAD selanjutnya untuk menopang beberapa sektor yang membutuhkan alokasi APBD cukup besar terutama Kesehatan dan Pendidikan
” Nah ini kan perlu yang namanya anggaran yang cukup besar dari APBD termasuk juga ada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Yang memang membutuhkan anggaran cukup besar guna membangkitkan roda perekonomian daerah di 2023 mendatang, ” kata Faisal
Ia berharap selaku fungsi pengawasan anggaran dari berbagai hal yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif mengenai rencana penetapan dan pengesahan APBD 2023. Agar kedepan lebih banyak dirasakan manfaatnya, Sekaligus demi keberlangsungan pembangunan yang lebih baik dan dirasakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi.
Editor : Risky Andrianto
Komentar