oleh

JMPD Sorot Masalah Kekeringan dan Krisis Pangan, Pj Bupati Bekasi dan Ketua DPRD Dinilai Kurang Peka Solusi Keberlanjutan

-POLITIK-867 BACA

KABUPATEN BEKASI – Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) menyorot Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik dalam menanggulangi masalah kekeringan di Kabupaten Bekasi.

Sampai saat ini, tidak ada solusi jangka panjang yang ditawarkan kepala daerah dan ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu agar kekeringan tak melulu terjadi di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya.

“Ya kita sudah jenuh dengan masalah kekeringan yang terjadi setiap tahunnya, seperti tidak ada solusi jangka panjang. Jadi pempimpin dan wakil rakyat di Kabupaten Bekasi kurang peka terhadap solusi apa yang pantas diberikan menanggulangi kekeringan ini,” ujar Ketua JMPD Zuli Zulkifli.

Zuli juga meminta agar solusi masalah kekeringan tak hanya sebatas memberikan bantuan atau distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Apalagi, air menjadi kebutuhan fatal seluruh mahluk hidup.

Apalagi, dapak kekeringan juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan wilayah dan Negara. Dimana saat ini, kekeringan sudah berdampak pada produksi beras nasional sehingga berdampak pada kenaikan harga beras dipasaran.

Berkurangnya produksi beras berpotensi menjadi krisis pangan dunia. Apalagi, di beberapa Negara, krisis pangan telah berdampak pada keengganan Negara seperti India untuk mengekspor berasnya.

“Nah beberapa waktu lalu presiden juga mengungumkan jika beberapa Negara seperti India tidak mau lagu mengekspor berasnya, nah ini kan sudah menjadi warning buat pemerintah daerah agar dapat menyikapi potensi krisis pangan dunia,” kata Zuli.

Pj Bupati Bekasi dan Ketua DPRD Kabupaten dinilai harus peka menyikapi maslah krisis pangan tersebut. Misalnya saja menekankan perhatiannya pada persoalan Rencana Tata Ruang Daerah (RDTR) di Kabupaten Bekasi.

Dimana tata ruang di Kabupaten Bekasi banyak berubah dimana lahan pertanian berganti menjadi pembangunan perumahan.

“Nah banyak lahan pertaninan sawah di Kabupaten Bekasi menjadi perumahan, ini yang perlu disikapi pemerintah baik eksekutif atau legislative agar lahan pertaninan ini dipertahankan dan dilestarikan,” tambahnya.

Zuli optismistis Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk produksi pangan seperti beras. Meskipun saat ini kondisinya, dimana Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industry terbesar se-Asia Tenggara.

“Persoalannya ini perlu keseriusan pemerintah daerah, eksekutif dan yudikatif agar menata kembali RDTR Kabupaten Bekasi dimana memprioritaskan lahan pertanian dimaksimalkan, jangan diubah menjadi perumahan atau kawasan industry terus,” katanya.

JMPD juga meminta ada Raperda RDTR Kabupaten Bekasi segera ditetapkan. Sampai saat ini, Kabupaten Bekasi belum memiliki Perda RDTR.

“Segera harus disahkan atau  ditetapkan setelah beberapa tahun silam pernah naik ke provinsi dan karena tersandung masalah Meikarta, Raperda RDTR di kembalikan ke Pemda kabupaten Bekasi,” tandasnya. (**)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed