KABUPATEN BEKASI – Asosiasi Praktisi Human Resouce Indonesia (ASPHRI) berharap dunia usaha dan industri mematuhi aturan pembayaran THR, yaitu satu minggu sebelum jelang lebaran. Jika tidak mampu, perusahaan dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi.
“Sekaligus membawa bukti-bukti dan dasar bahwa perusahaan tidak sanggup, dan pembayaranya itu bisa ditunda, itu wajib harus dibayar,” ujar Ketua Umum ASPRHI, Yosminaldi yang ditemui pada acara Bukber Peduli Yatim di La Paris Resto Tamsel pada Sabtu (30/03/2024).
Namun, kata Yos, alangkah baiknya jika perusahaan membayar THR kepada karyawannya jauh-jauh hari sebelum hari H. Sebab, para karyawan bisa menyiapkan keperluannya menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
“Ya mereka untuk mempersiapkan pulang kampong, juga untuk persiapan mau beli apa saja untuk lebaran, jadi tujuh hari sebelum hari H itu paling lambat, padahal lebih cepat lebih baik,” jelasnya.
Yos juga menilai penting adanya Posko Pengaduan dari Disnaker Kabupaten Bekasi terkait adanya aduan perusahaan tak sanggup membayar THR. Posko tersebut dapat menampung keluhan para karyawan dan dapat menindaklanjuti laporan badan usaha yang tak membayarkan THR-nya kepada karyawan.
“Jadi pelaporan itu penting ditindaklanjutinya kemana, yang penting keberadaan Posko tersebut dapat disosialisasikan dan cepat ditangani pemerintah,” katanya.
Tak hanya itu, Yos juga menilai kondisi pasca covid trend ekonomi di kawasan industry terus menggeliat. Dimana nilai ekspor meningkat tajam dan permintaan barang cukup tinggi.
Kondisi tersebut, membuat perusahaan tidak ada alasan untuk tidak membayarkan THR ke karyawanya
“Kita bisa lihat banyak perekrutan karyawan baru, ekonomi pulih dan tidak ada alasan THR tidak dibayarkan,” tambahnya. Hanya saja, Yos memberikan catatan kenaikan gaji karyawan yang harus ditingkatkan karena seiring dengan naiknya kebutuhan pokok masyarakt di pasaran. Sehingga tidak mempengaruhi daya beli masyarakat agar terus berjalan. (**)
Komentar