KABUPATEN BEKASI – Kejadian pilu saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 silam yang banyak memakan korban sakit hingga meninggal dunia membuat Pemerintah bersama-sama dengan BPJS Kesehatan fokus memberikan layanan kesehatan kepada petugas Pemilu.
Sesuai Surat Edaran Bersama (SEB), BPJS Kesehatan telah berkomitmen mendukung pelaksanaan pemilu melalui pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan bagi para petugas pemilu. Adapun skrining Kesehatan ini menjadi langkah pertama untuk mengetahui kondisi kesehatan petugas Pemilu tahun 2024.
Dalam hal ini BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan Bawaslu adakan kegiatan Koordinasi Optimalisasi Kepesertaan JKN dan Tindak Lanjut Hasil Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu Tahun 2024 yang bertempat di Cikarang pada hari Rabu (07/02).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Sudiyanti menjelaskan, hingga saat ini tercatat dari sebanyak 14.993 petugas Pemilu sudah melakukan skrining riwayat kesehatan dan sebanyak 718 petugas Pemilu belum tergabung menjadi peserta JKN. Hal ini menjadi perhatian khusus BPJS Kesehatan dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar petugas Pemilu yang belum tergabung menjadi peserta JKN dapat aktif kepesertaannya.
“Peristiwa pemilu 5 tahun sebelumnya ini banyak kejadian kelelahan pada petugas Pemilu, kemudian banyak juga petugas yang meninggal dunia dan tidak terjamin baik di BPJS Ketenagakerjaan maupun di BPJS Kesehatan. Kami dari BPJS Kesehatan tentu mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Kita bersama-sama melindungi para petugas yang menjalankan kegiatan pemilu di tahun 2024 ini,” tutur Sudiyanti.
Diawali dengan skrining riwayat kesehatan, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah para petugasnya mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi ataupun diabetes. Kemudian selanjutnya adalah akan terdeteksi juga apakah petugas tersebut sudah aktif kepesertaannya dalam Program JKN.
Dari hasil skrining kesehatan yang telah dilakukan petugas Pemilu ditemukan sebanyak 1.542 petugas berisiko penyakit sehingga perlunya jaminan kesehatan yang dapat menjaga untuk menjamin biaya kesehatan ketika diperlukan. Dalam pertemuan tersebut, Sudiyanti juga mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk dapat bersama-sama bersinergi mengoptimalkan pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi petugas Pemilu. Ia juga berpesan kepada Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) untuk membantu memastikan seluruh petugas Bawaslu & KPU sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif dan sudah melaksanakan skrining kesehatan.
”Bagi petugas Pemilu yang tidak aktif kepesertaannya, kita bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam hal ini dinas kesehatan akan mengupayakan seperti apa penanganan petugas yang belum mendapatkan atau belum terlindungi kepesertaannya dalam Program JKN. Diperlukan dukungan dari KPU dan Bawaslu untuk mendorong pelaksanaan skrining agar berjalan 100% untuk seluruh petugas Pemilu tahun 2024. Harapannya Pemilu dapat berjalan lancar. Seluruh petugas dapat melaksanakan Pemilu dengan baik dan selalu dalam kondisi sehat, karena terlindungi oleh Program JKN,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi, Butet Lilawati mengapresiasi kegiatan yang diadakan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat berguna terutama dalam ikut membantu menyinergikan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan. Ia juga mengungkapkan untuk fokus dan kembali melakukan skrining kesehatan kepada petugasnya.
”Saya sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini, karena kegiatan ini sangat berguna bagi petugas kami di PTPS, Panwaslu dan PKD. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan dalam sosialisasi pada hari ini kami akan melakukan skrining kesehatan kepada petugas kami lagi terutama yang di PTPS yang berjumlah 8.417 orang. Harapannya dengan adanya acara ini kami dapat selalu memberikan kontribusi kepada petugas untuk dapat melakukan skrining kesehatan, karena petugas kami pada pemilu ini sangat rentan terjadinya resiko penyakit pada kesehatannya,” tutup Butet. (**)
Komentar