KOTA BEKASI – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menanggapi atas terjadinya peristiwa banjir besar yang melanda wilayah Kota Bekasi pada Selasa, (4/3/2025) lalu.
Sebagaimana diketahui dilaporkan dalam peristiwa banjir tersebut mengakibatkan sejumlah dampak diantaranya yaitu akses ruas jalan kota lumpuh, kawasan permukiman penduduk perkampungan maupun perumahan tergenang air hingga dua dan tiga meter, jalan jembatan amblas, gedung pusat perbelanjaan, gedung sekolah dan fasilitas publik lainnya juga rusak akibat terendam banjir.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat terdapat 20 titik dari 7 Kecamatan Kota Bekasi terdampak pada peristiwa banjir tersebut. Terdiri dari Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede dan Rawalumbu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyampaikan bahwa hal ini menjadi perhatian serius bagi pihaknya dan seluruh unsur stakeholder lainnya yang terkait. Menurutnya banjir yang dialami kali ini merupakan siklus banjir lima tahunan dan menjadi banjir terbesar di Kota Bekasi.
Lanjut kata dia, terlebih peristiwa banjir ini juga mendekati waktu jelang peringatan HUT Kota Bekasi, maka ini menjadi sebuah catatan penting. Pihaknya menyebut catatan itu sebenarnya sudah diberikan ketika banjir parah yang pernah dialami Kota Bekasi pada tahun 2020 lalu.
“Ternyata kita salah mengantisipasi sampai lima tahun ke depan, bahwa hingga 2025, siklus itu kembali berulang dan kita gagal dan gagap mengatisipasinya, “ ujar Latu Har Hary
Anggota DPRD yang bertugas mengawasi dan bermitra kerja dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi itu mengungkapkan jika melihat ke belakang pada 2023 lalu. Pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah pernah mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan tanggul dan normalisasi sungai khususnya yang melintasi Bekasi mulai dari hulu hingga hilir.
“Anggarannya yang telah ditetapkan dari APBN pada saat itu sangat fantastis yaitu mencapai Rp 4,7 triliun, “ ungkapnya
Namun kendati demikian, lanjut ia menjelaskan meski ketersediaan anggaran pada proyek tersebut cukup besar. Penyaluran anggaran itu terbagi menjadi tujuh tahap yang dimana pembangunan tahap pertama realisasinya yaitu hampir menghabiskan anggaran sebesar Rp 700 miliar.
“Anggarannya dibagi menjadi tujuh tahap, jadi pembangunannya itu multi years dan itu baru terealisasi pada tahap pertama sebesar Rp 700 miliar, namun masalahnya proyek pembangunan tersebut hingga saat ini tidak tuntas, “jelas Latu Har Hary.
Ia mengatakan salah satu akar permasalahan dalam penanganan banjir ini diantaranya adalah pada tahapan penyaluran alokasi anggaran proyek pembangunan tangggul dan normalisasi sungai di wilayah tersebut yang akhirnya berdampak kepada penyelesaian seluruhnya.
“Makanya pembangunan tanggul sungai yang dinformasikan juga oleh Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) dimulai dari titik Pondok Gede Permai sampai dengan Kemang Pratama hingga kini masih banyak menyisakan PR belum terselesaikan, hingga akhirnya kita mendapatkan musibah banjir pada Selasa (4/3/2025) lalu, “katanya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hingga kini ingin mengetahui sudah sejauh mana realisasi anggaran yang telah ditetapkan APBN sebesar Rp 4,7 triliun itu yang dialokasikan untuk proyek pembangunan tanggul dan normalisasi sungai Bekasi.
“Karena kita tahu bahwa Pemerintahan di era Presiden Prabowo saat ini juga tengah melakukan efisiensi anggaran. Kami khawatir dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tersebut berimbas juga kepada anggaran penanganan banjir yang ada di Bekasi dari hulu ke hilir, ini menjadi catatan pertama saya mengenai hal itu, “tegasnya
Selain itu ia menilai bahwa yang menjadi catatan penting selanjutnya adalah langkah antisipasi jangka panjang selama lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Karena jika hal itu tidak dilakukan mulai dari sekarang, maka masyarakat akan kembali mengalami banjir siklus lima tahunan yang sama.
“Tak terbayang kita akan mau kehilangan kerugian materil berapa banyak lagi miliaran atau puluhan miliar lagi dengan bencana yang ada. Yang akan dirugikan akhirnya masyarakat Kota Bekasi juga, “ cetusnya
Dia menyampaikan bencana banjir ini dapat diantisipasi jika Pemerintah Pusat, baik Provinsi maupun Kota dapat bersinergi dengan baik dalam penanganan yang lebih komprehensif.
“Ini menjadi perhatian penting bagi pihak kami yang pertama dari sisi anggarannya, “paparnya
Lebih lanjut kata politisi asal PKS itu menambahkan sementara dari sisi infrastruktur yang perlu diperhatikan yakni pada dampak kerusakan rumah rumah warga, jalan, saluran, tanggul, sekolah dan fasilitas umum lainnya yang mengalami porak poranda.
“Ini juga perlu upaya dari Pemerintah terutama Pemerintah Pusat untuk bisa membantu masyarakat terdampak, tak hanya di Bekasi namun juga wilayah Jabodatebek, “tuturnya.
Sebagaimana diketahui pasca terjadinya banjir di wilayah Kota Bekasi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming beserta para Menteri hingga Gubernur telah meninjau beberapa titik lokasi terdampak banjir guna mengetahui dan mengambil langkah solusi terbaik ke depannya.
Menurutnya dengan adanya tinjauan dari Pemerintah Pusat di wilayah terdampak banjir, ini menjadi momentum agar Pemerintah Daerah dapat bergerak cepat untuk segera melakukan pembagian tugas serta mengalokasikan anggarannya masing masing.
“Maka dari itu kami juga menyarankan kepada Bapak Wali Kota agar membuat status tanggap darurat bencana di Kota Bekasi. Dengan adanya status itu maka otomatis anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) terkait dengan bencana dapat kita alokasikan secepatnya serta bantuan dana hibah dari Provinsi atau Pemerintah Pusat juga bisa masuk ke daerah kita, “tandasnya.
Sebagai informasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam, bencana sosial, atau kejadian luar biasa.
Dalam hal ini selanjutnya pihaknya akan segera melakukan rapat bersama dengan Dinas terkait untuk membahas mengenai hal tersebut. Ia mengaku telah berkoordinasi juga dengan Komisi II, para pimpinan Dewan dan Komisi guna membahas penanganan banjir ini.
“Kami bersepakat bahwa untuk membahas hal tersebut kita akan eskalasi menjadi rapat gabungan lintas Komisi, bersama juga dengan dinas dinas terkait untuk melihat dan mengetahui secara komprehensif langkah langkah apa saja yang dilakukan Pemkot Bekasi dalam hal penanganan banjir ini. Kami akan gelar rapat pertemuan itu di Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin, (10/3/2025).
Pihaknya berharap lima tahun ke depan banjir di Kota Bekasi dapat diantisipasi atau hilangkan. Terlebih hal itu juga merupakan salah satu janji kampanye Wali Kota terpilih untuk bisa memberikan solusi dalam mengatasi masalah banjir.
“Ini menjadi catatan kita agar lima tahun ke depan masa kepemimpinan Wali Kota baru bencana banjir tidak akan terjadi kembali. Bagaimana solusinya, itu tadi solusi yang sudah disampaikan baik dari para ahli, praktisi, DPRD atau stakeholder lainnya harus ditampung dan nantinya itu akan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan, “ tutupnya. (dru)
Komentar