KOTA BEKASI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau lokasi warga terdampak banjir, di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).
Menteri PKP tiba di posko pengungsian di halaman gudang logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mengawali bertemu dan berdialog oleh sejumlah warga terdampak banjir di kawasan tersebut.
Dalam tinjauannya tersebut, Menteri Ara yang akrab disapa menampung berbagai keluhan warga di posko pengungsian, terutama terkait kebutuhan logistik yang mendesak, di antaranya kebutuhan sandang pangan.
Selain itu, pada kesempatan tersebut Kementerian PKP juga sekaligus menyalurkan pendistribusian bantuan bagi para warga terdampak banjir berupa makanan, pakaian, kebutuhan bayi, minyak kayu putih hingga madu.
“Saya menemukan beberapa fakta, bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini pasti yang cepat itu bantuan makanan, minuman dan obat-obatan, madu, pampers, banyak yang perlu. Kemudian tadi yang juga dibutuhkan banyak itu, madu, minyak telon buat bayi dan juga minyak kayu putih. Itu kebutuhan real lah, karena malam-malam di sini kan cukup dingin,” ujar Ara, Rabu (5/3/2025).
Sejauh ini warga masih kesulitan untuk membersihkan rumah mereka lantaran alat-alat kebersihan yang seluruhnya tersapu banjir. Tak ketinggalan pakaian juga menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan para pengungsi, yang sudah berada di posko selama dua hari tersebut.
Ia menuturkan permasalahan lumpur dan puing sisa banjir juga menjadi salah satu fokus penanganan Pemerintah Daerah bersama pihak-pihak terkait. Terlebih dengan kondisi listrik saat ini masih mati di sebagian wilayah, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pembersihan.
“Tadi saya juga sudah koordinasi untuk disediakan alat berat dan truk sampah. Karena beberapa tempat itu listrik dan airnya sudah ada yang nyala dan ada yang belum. Karena khawatir juga terjadi korsleting, jadi kita juga mesti hati-hati. Sesudah ini kita berharap tidak ada banjir susulan,” ucap Ara.
Menurutnya, solusi untuk masalah banjir yang sudah menahun ini memerlukan koordinasi dari seluruh stakeholder. Harus ada penanganan utuh dan menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, sehingga problematika banjir bisa dituntaskan.
“Tadi saya sudah sampaikan, kalau boleh diundang semua pihak terkait, seperti Gubernur, Wali kota, Bupati, kemudian dipelajari karena kan masalah ini sudah berulang. Jadi penyelesaian harus secara sistem, secara utuh dari hulu ke hilir. Jadi kita jangan terus-menerus menyelesaikan hilirnya, kan di hulu akar masalahnya, diselesaikan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut ia menyampaikan pihaknya meminta Pemerintah Daerah untuk mengupayakan relokasi dengan melakukan pendekatan humanis kepada warga terdampak. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu penanganan yang baik, mengingat Perumahan PGP menjadi wilayah langganan banjir terparah setiap tahun.
“Iya jika ingin memindahkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga kehidupan, sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, pindah semua. Saya rasa masyarakat di sini, mungkin satu dua hari lagi, boleh Bapak Kepala BNPB bersama Bapak Wali Kota, ditanya baik-baik ya. Saya juga tadi sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota, ada di Pasar Bintara lahan tanahnya, punya Kota Bekasi, nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan, supaya ada solusi,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui banjir besar menerjang Kota dan Kabupaten Bekasi pada Selasa, 4 Maret 2025, setelah intensitas curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Senin malam. Bencana ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir, melampaui dampak banjir tahun 2016 dan 2020. Ketinggian air bervariasi, dari 20 sentimeter hingga mencapai tiga meter, merendam rumah warga, kantor pemerintahan, jalan utama, mal, dan rumah sakit. Akibatnya, aktivitas di Kota Bekasi lumpuh total, ribuan warga mengungsi, dan infrastruktur mengalami kerusakan signifikan. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan ekstrem dan luapan air dari Kali Bekasi, diperparah oleh alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan di hulu sungai.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada sekitar 16.000 jiwa terdampak banjir, dengan 5.000 jiwa mengungsi. Kecamatan Jatiasih menjadi wilayah terparah, dengan perumahan seperti Pondok Gede Permai dan Kemang IFI mengalami dampak terburuk. Bahkan Mega Mall Bekasi masih terendam banjir di area parkirnya pada pagi hari sejak 5 Maret 2025. Jalan jembatan Kemang Pratama dilaporkan amblas. Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi hingga menetapkan status Tanggap Darurat Bencana dan melakukan berbagai upaya penanggulangan, termasuk evakuasi warga, pendirian posko pengungsi, dapur umum dan pos kesehatan, serta penyaluran bantuan.
Wakil Presiden beserta para Menteri terkait turut meninjau lokasi bencana untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan respons cepat. Upaya pencegahan banjir di masa mendatang juga direncanakan, meliputi pembangunan polder air, sosialisasi pembuatan sumur resapan, dan pengerukan sedimentasi di jalur sungai. (dru)
Komentar