KABUPATEN BEKASI – Masyarakat Wanajaya Kecamatan Cibitung meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi segera merealisasikan pembangunan Underpass Metland Cibitung yang melintasi perlintasan rel kereta api Cibitung. Pasalnya, hampir setiap hari ratusan kendaraan roda dua dan empat menumpuk mengalami kemacetan di perlintasan rel kereta api itu.
“Harapan saya pemerintah daerah secepatnya direalisasikan pembangunan underpass Cibitung ini, sudah dari berapa tahun lalu dan belum terlaksana sampai sekarang, harapan saya segera dibangun dan direalisasikan,” harap Warga Wannajaya, Kecamatan Cibitung Andika Rizal.
Andika menegaskan jika warga Cibitung, khususnya Desa Wanajaya, mendukung penuh dibangunnya underpass tersebut. Pembangunan itu bakal mengurai kemacetan yang terjadi. Terutama pada jam sibuk seperti berangkat dan pulang kerja.
“Ditambah lagi jalannya yang berkelok. Kalau misalkan dibangun underpass itu kan bisa memangkas waktu dan jalan sepanjang 2 Kilometer,” katanya.
Tak hanya itu, Andika juga yakin pembangunan underpass akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya warga sekitar di Cibitung. Selain menghemat waktu perjalana, tingkat mobilitas masyarakat juga akan lebih maksimal.
“Kalau warga yang menolak belum terbiasa dengan suasannya, nantinya jalannya menjadi sepi atau segala macamnya tetapi kami yakin seiring berjalan waktu warga akan mendukung, karena pembangunan under pass ini akan banyak manfaatnya,” tandasnya.
Harapan agar segera dibangunnya underpass Cibitung ini juga datang dari warga lainnya, Agus Triana. Warga yang selalu melintas diperlintasan rel kereta apa ini harus berjibaku dengan kemacetan.
“Saya berangkat kerja macet, pulang kerjapun macet. Jadi kami sebagai warga menginginkan agar Pemkab Bekasi segera membangun under pass ini,” harapnya.
Dengan begitu, Agus yakin akan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat sekitar.
“Kalau dibangun under pass pastinya akan mengurai kemacetan, mobilitas masyarakat juga akan tinggi sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa yg memang anggota DPRD dari Dapil 2 sangat memahami kondisi lapangan. “Sebagai pejabat publik saya sangat memahami keinginan warga, baik yang mendukung pembangunan underpass maupun yang menolak, keduanya adalah konstituen saya. Namun, saya melihat manfaat dari pembangunan Underpass ini lebih besar. Terutama bagi warga Wanajaya, Kertamukti, Sarimukti dan Muktiwari. Karena mereka dapat memangkas waktu tempuh yang cukup besar. Dan ini memang program membuka jalur utara selatan,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengundang dinas terkait untuk mengetahui progres perijinannya.
Budi juga menambahkan supaya pemerintah daerah segera bertemu dengan para stakeholder untuk mencari solusi terbaik dari proyek underpass ini.
“Jika proyek ini izinnya sudah rampung sesuai mekanisme, maka sebaiknya Pemda Bekasi segera bertemu dengan masyarakat di Telaga Harapan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” tambahnya.
“Ya kasihan warga kalau setiap hari dan terutama jam sibuk, balik kerja dan pulang kerja selalu menghadapi kemacetan yang cukup panjang, kasihan sudah capek-capek macetnya panjang juga. Di sisi yang lain, kekhawatiran warga yang menolak adalah efek psikologis dan sosial yang akan terjadi dengan rencana pembangunan Underpass ini. Nah, Pemda Bekasi dan kita semua harus mencari solusinya,” katanya lagi.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berencana membangun jalur lalu lintas yang berbentuk terowongan di bawah tanah (Underpass) untuk kepentingan infrastruktur.
“Memang yang melakukan pembangunan dari pihak swasta (Metland Cibitung), dan untuk perizinan sedang diurus, baik dari Kementerian Perhubungan dan Kementrian PUPR. Tujuan dari pembangunan Underpass ini untuk mengurai kemacetan,” tutur Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Kontruksi Binamarga, Henri Linconl.
Meski ada penolakan dari sebagain kecil masyarkat, Henri menegaskan akan mencarikan solusinya.
“Perlu diketahui, pembangunan infrastruktur ini untuk kepentingan masyarakat. Meskipun dalam hal ini, ada juga yang diuntungkan, yakni pengembang (Metland Cibitung). Hanya saja, dengan adanya penolakan dari warga, kami akan tetap mencari solusinya,” ucap Henri.
Menurut dia, kepentingan pemerintah adalah konektivitas jalan. Kemudian, pihak Metland Cibitung juga akan melakukan pelebaran jalan.
”Memang kondisi jalan di wilayah tersebut merupakan daerah padat lalu lintas. Jadi, kepentingan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, serta untuk mengurai kemacetan di wilayah sekitar,” beber Henri.
Adapun rencana pembangunan Underpass itu, dengan lebar 26 meter dan panjang 540 meter.
”Untuk pengerjannya dilakukan oleh pihak swasta, termasuk juga pelebaran jalan. Namun dalam hal ini ada penolakan dari warga,” tandasnya. (**)
Komentar