KABUPATEN BEKASI –Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Budi Muhamad Mustofa mendorong percepatan pembangunan akses jalan dari wilayah selatan untuk mengurangi kemacetan parah yang terjadi di sejumlah titik di sekitar perlintasan rel kereta api Cibitung. Salah satu solusi yang tengah dibahas adalah pembangunan Underpass Telaga Harapan untuk membuka jalur baru yang lebih efisien.
Politisi PKS Kabupaten Bekasi itu mengakui jika Informasi yang diterima dari Dinas terkait menyebutkan, rencana pembangunan Underpass Telaga Harapan tersebut merupakan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak pengembang, dengan tujuan membuka akses dari arah selatan Kabupaten Bekasi. Proyek ini juga telah masuk dalam program jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai bagian dari upaya mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah.
“Pagi dan sore hari, kemacetan di wilayah Cironggeng bisa memakan waktu hingga 1–2 jam. Maka dari itu, pembukaan jalur selatan sangat penting,” ujar Budi Muhammad Mustofa saat ditemui di ruangannya pada Senin (04/08/2025).
Menurutnya, sejumlah opsi lokasi telah dianalisis sebelumnya, termasuk di daerah Warung Bambu. Namun berdasarkan kajian dari Balai Jalan dan Jembatan serta dinas teknis, wilayah tersebut dinilai tidak memenuhi syarat secara teknis maupun biaya.
Saat ini, lokasi pembangunan underpass telah diusulkan, dan proses perizinan sedang berlangsung. Salah satu izin yang masih ditunggu adalah rekomendasi dari DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) yang menjadi persyaratan akhir sebelum proyek bisa dilanjutkan.
Meski begitu, Budi MM mengakui jika pemerintah daerah menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat yang akan terdampak oleh pembangunan tersebut, baik dari segi pembebasan lahan maupun dampak lalu lintas terhadap warga sekitar.
“Belum ada kesepakatan final terkait titik pastinya. Namun lokasi sudah diusulkan dan perizinan sedang berjalan. Komunikasi dengan masyarakat tetap menjadi hal yang wajib dilakukan,” kata Budi MM menambahkan.
Pembangunan akses selatan ini sejalan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah menggandeng pihak ketiga dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah berharap proyek ini dapat dimulai pada 2025, mengingat kemacetan yang terjadi sudah mengganggu aktivitas warga dan ekonomi wilayah. (**)
Komentar