BANDUNG – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja memprioritaskan pelayanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Asep menargetkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Asep menyampaikan hal tersebut seusai dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (23/10/2026). Ia mengatakan akan melanjutkan program pembangunan dengan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera, sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep.
Sebagai seorang dokter, Asep menaruh perhatian khusus pada akses pelayanan kesehatan. Ia menargetkan masyarakat tidak lagi terkendala biaya ketika membutuhkan pengobatan, melalui optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan KIS.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Bekasi akan mempercepat upaya agar Kabupaten Bekasi kembali berstatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Menurut Asep, status tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan saat dibutuhkan.
“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.
Asep juga menekankan pentingnya memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat aktif agar warga dapat mengakses pelayanan di puskesmas maupun klinik sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kesehatan dan infrastruktur, Asep menyoroti penataan wilayah, khususnya penertiban bangunan liar (bangli). Ia menegaskan penertiban perlu dilakukan secara tegas, tetapi tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat terdampak.
“Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” jelasnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengedepankan komunikasi dan negosiasi sebelum melakukan penertiban agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru, termasuk risiko warga kehilangan tempat tinggal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep sebagai bupati definitif. Ia berharap Asep dapat menjalankan amanah dengan baik dan melanjutkan program pembangunan daerah secara terarah.
Ade menilai masukan Gubernur Jawa Barat dalam pelantikan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bekasi, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan dan memperkuat koordinasi ant perangkat daerah.
“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi Dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujar Ade.
Ia menegaskan DPRD Kabupaten Bekasi mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian. Menurutnya, berbagai catatan tersebut perlu disinkronkan dan dirinci secara teknis bersama dinas terkait agar menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya. (iB)
