CIKARANG PUSAT – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi mendorong penguatan sinergi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Koordinasi penyaluran bantuan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi langkah strategis agar bantuan sarana dan prasarana sekolah lebih merata dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengapresiasi peran Bappeda dalam mengoordinasikan penyaluran CSR bersama perangkat daerah dan perusahaan. Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar bantuan tidak hanya terkonsentrasi di sekolah tertentu, tetapi juga menjangkau satuan pendidikan lain yang membutuhkan.
“Saya patut berterima kasih kepada teman-teman di Bappeda yang telah mengelola CSR dengan baik sehingga penyalurannya bisa terkoordinasi. Kami menghimpun data sekolah-sekolah yang membutuhkan agar ke depan tidak ada lagi bantuan CSR yang menumpuk di satu sekolah,” ujar Imam, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, pendataan kebutuhan sekolah menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan sasaran program CSR. Dengan demikian, kontribusi dunia usaha dapat diselaraskan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Namun, Imam mengakui, pendataan bantuan CSR masih terus berkembang. Sebagian perusahaan memilih mendatangi sekolah secara langsung, melakukan pendataan kebutuhan, kemudian menyalurkan bantuan tanpa melalui koordinasi yang tercatat secara menyeluruh di Bappeda.
“Data bantuan ini masih dinamis. Ada perusahaan yang langsung turun ke sekolah, melihat kebutuhan, melakukan pendataan, kemudian mengeksekusi bantuannya. Namun, bantuan seperti itu belum seluruhnya tercatat dengan baik di Bappeda,” jelasnya.
Sejumlah perusahaan, di antaranya PT Harosa dan Suzuki, telah berkontribusi membantu kebutuhan pendidikan di Kabupaten Bekasi. Disdik bersama Bappeda terus menghimpun informasi mengenai sekolah yang membutuhkan dukungan, sehingga perusahaan dapat menentukan penerima bantuan sesuai prioritas kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
“Kami menyiapkan data bersama Bappeda, kemudian perusahaan memilih sekolah mana yang akan dibantu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kami memberikan informasi mengenai kebutuhan sekolah sebagai bahan pertimbangan,” katanya.
Menurut Imam, koordinasi dan pencatatan bantuan secara terpadu perlu terus diperkuat agar kontribusi CSR memberikan dampak yang lebih luas bagi pemerataan fasilitas pendidikan. Pemerintah daerah juga berharap semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Ia menegaskan, pemerataan bantuan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha, kebutuhan sekolah di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Harapannya, sinergi CSR ini dapat mendukung pelayanan pendidikan yang lebih baik. Ketika sarana dan prasarananya memadai, anak-anak juga akan merasa lebih nyaman saat berada di lingkungan sekolah,” pungkasnya. (iB)
