KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Jawa Barat, H. Syahrir menilai Pemkab Bekasi tak becus menangani masalah kekeringan sawah di Kabupaten Bekasi. Saat ini, sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Bekasi mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi saat ini.
“Seharusnya sudah jauh-jauh hari dipetakan solusinya seperti apa untuk menangani masalah kekeringan lahan pesawahan. Jangan sudah terjadi kekeringan baru mau menyelesaikan masalah kekeringan sawah itu,” ujar H. Syahrir pada Kamis (08/06/2023).
Anggota DPRD Jawa Barat tiga periode itu menilai, banyak petani yang merugi akibat lambatnya penanganan masalah kekeringan lahan pertanian. Petani terpaksa merelakan tanaman padinya puso atau gagal panen akibat dari kekeringan.
“Ya petani sudah menanam padi dilahannya, terus terjadi kekeringan serta lambat juga penangannya, kasihan petani yang sudah menanam tetapi gagal panen,” katanya.
H. Syahrir yang menjadi Ketua Pemuda Tani Jawa Barat itu juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi terhadap petani yang tanamannya gagal panen akibat kekeringan. Jadi, katanya, tak hanya menyediakan pasokan air untuk lahan pesawahan saja.
“Antisipasi melakukan mitigasi dampak kekeringan sejak dini perlu dilakukan, kita dorong Pemkab Bekasi untuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar musim kemarau lahan sawah dan pertanian masyarakat tetap terjaga,” sarannya.
H. Syahrir melanjutkan penanganan mitigasi dampak kekeringan diperlukan koordinasi melibatkan semua pihak, termasuk pengadaan seperti pompa air untuk mengalirkan ke lahan kering.
“Keterlibatan stekholder sangat diperlukan agar mitigasi dampak kekeringan dapat teratasi. Untuk penyediaan pompa air dapat segera diinventarisir ke daerah rawan kering. Bila di suatu wilayah mengalami kekeringan dan warga sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dibuatkan sumur bor,” jelas H. Syahrir. (**)
