JAKARTA – Deretan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus bermunculan dalam beberapa waktu terakhir, bukan sekadar persoalan hubungan industrial. Di balik ribuan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tersimpan persoalan yang lebih besar: iklim investasi yang dinilai belum cukup ramah untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha di Indonesia.
Bagi Ketua Umun Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI), Dr. Yosminaldi, SH, MM, gelombang PHK harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dunia usaha – dunia industri (DUDI) dan Pemerintah. Menurut Tokoh Praktisi HRD Nasional ini, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan investasi, regulasi, hingga kepastian berusaha.
“Kasus PHK yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh stakeholder, khususnya pemerintah, dalam melihat kondisi ketenagakerjaan dan dunia usaha secara menyeluruh,” ujarnya.
Yosminaldi yang juga Dosen Pascasarjana di Univ Pertiwi Bekasi tersebut menilai, persaingan antarnegara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dalam menarik investasi asing semakin ketat. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Malaysia dinilai terus melakukan penyederhanaan regulasi, memangkas birokrasi, serta menciptakan kepastian hukum agar investor merasa aman menanamkan modal.
Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dinilai mengurangi daya saing investasi. Mulai dari birokrasi yang berbelit, berbagai pungutan yang dianggap tidak memberikan kepastian, hingga adanya praktik intimidasi oleh Ormas2 terhadap investor di sejumlah daerah, khusunya kawasan industri.
“Kita harus jujur melihat kenyataan bahwa investor membutuhkan kepastian, kecepatan dan perlindungan. Jika proses investasi masih diwarnai birokrasi yang rumit, pungutan yang tidak jelas, bahkan tekanan dari kelompok tertentu, tentu mereka akan mempertimbangkan negara lain yang menawarkan kemudahan,” kata Master Trainer PPM Jakarta itu.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan perbaikan secara parsial. Dibutuhkan strategi nasional yang melibatkan seluruh kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Ia mengusulkan pembentukan tim lintas sektoral yang memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan, mengoordinasikan pelayanan investasi, sekaligus melakukan pengawasan terhadap berbagai hambatan yang dihadapi investor.
“Kalau perbaikannya dilakukan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Harus ada strategi yang terintegrasi agar investasi benar-benar menjadi motor penciptaan lapangan kerja,” jelas Yosminaldi yang juga Advokat tersebut.
Beliau juga menyoroti peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menurutnya seharusnya menjadi ujung tombak dalam menarik sekaligus menjaga keberlangsungan investasi di Indonesia. Namun, ia menilai peran tersebut belum terlihat secara menonjol dan memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan iklim investasi nasional.
“BKPM seharusnya menjadi leading sector yang mampu mengawal investasi dari awal hingga industri beroperasi. Peran itu perlu diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan dunia usaha,” ungkap Tokoh Urang awak ini.
Lebih jauh ia mengingatkan bahwa PHK tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan hubungan antara perusahaan dan pekerja. Fenomena tersebut merupakan indikator yang mencerminkan kesehatan ekosistem perindustrian nasional secara keseluruhan.
Keberlanjutan dunia industri, katanya, sangat bergantung pada kepastian regulasi, kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, hingga kemampuan pemerintah menciptakan iklim investasi yang kompetitif di tengah persaingan global.
“PHK harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Yang perlu dijaga bukan hanya hubungan industrial, tetapi juga peluang investasi, kepastian regulasi, dan keberlangsungan industri dalam jangka panjang,” tegasnya.
Di tengah perlambatan ekonomi global dan kompetisi investasi yang semakin sengit, peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga lapangan kerja tidak cukup hanya dengan melindungi pekerja. Yang tidak kalah penting adalah memastikan industri tetap tumbuh, investor merasa aman dan terlindungu, dan Indonesia mampu menjadi tujuan investasi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara,” pungkas mantan Senior Manager HRD di PT. EJIP – salah satu kawasan industri terkemuka di Cikarang tersebut. (iB)
