JAKARTA – Pemerintah kembali menyiapkan gebrakan baru. Kali ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal memimpin langsung sebuah lembaga baru bernama Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN). Badan ini digadang-gadang menjadi “komando utama” untuk mengawal pembangunan kawasan industri di seluruh Indonesia.
Rencana pembentukan DKIN diungkap Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (29/6).
Dalam rancangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Ketua DKIN, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Ketua. Sementara posisi Ketua Harian akan dipegang Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Langkah ini dinilai menunjukkan pemerintah ingin memangkas birokrasi yang selama ini kerap menghambat pengembangan kawasan industri. Dengan Presiden berada di pucuk pimpinan, koordinasi antar-kementerian diharapkan lebih cepat dan keputusan strategis bisa segera dieksekusi.
Tak hanya diisi jajaran pemerintah, DKIN juga akan melibatkan kementerian, lembaga, hingga para pemangku kepentingan di sektor industri. Operasionalnya akan didukung sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural Kementerian Perindustrian.
Tri Supondy menjelaskan, DKIN akan memiliki tugas besar, mulai dari merumuskan kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri, menyelesaikan persoalan lintas sektor, menyusun strategi pengembangan, hingga mengawasi implementasi kebijakan kawasan industri secara nasional.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan kapan badan tersebut resmi dibentuk. Namun sinyal yang diberikan cukup jelas: sektor manufaktur dan kawasan industri akan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo untuk mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global.
Kini publik menanti, apakah kehadiran DKIN benar-benar menjadi solusi mempercepat investasi, atau justru menambah daftar panjang lembaga baru di pemerintahan. Semua akan bergantung pada efektivitas kerja dan hasil nyata yang mampu diwujudkan. (iB)
