CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya menjaga hubungan industrial yang berkeadilan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Stabilitas hubungan antara buruh, pengusaha dan pemerintah dinilai menjadi kunci menjaga roda ekonomi daerah dan nasional.
Penegasan itu disampaikan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bertema Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi, Jumat (11/9/2026).
Di hadapan ribuan peserta konsolidasi, Asep menyoroti posisi Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Menurutnya, terdapat sekitar 9.100 perusahaan di Kabupaten Bekasi, sementara jika dihitung berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), jumlahnya mencapai sekitar 58.000 perusahaan.
“Pak Kapolri, saya izin laporan, Kabupaten Bekasi merupakan pusat industri terbesar se-Asia Tenggara. Di sini ada 9.100 perusahaan, dan kalau sampai yang terkecil berdasarkan NIB, ada sekitar 58.000 perusahaan,” ujar Asep.
Besarnya aktivitas industri tersebut, lanjut Asep, membuat kondisi Kabupaten Bekasi memiliki pengaruh luas terhadap perekonomian regional maupun nasional.
Bahkan, ia mengingatkan bahwa gangguan terhadap stabilitas industri di Bekasi berpotensi memberikan dampak terhadap wilayah lainnya, termasuk Jakarta.
“Kalau Bekasi goyang, kita tidak tahu ibu kota seperti apa. Makanya, benar-benar harus kita jaga agar tetap kondusif,” tegasnya.
Asep menegaskan, Pemkab Bekasi tidak memandang buruh hanya sebagai faktor produksi. Pekerja disebut sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, kesejahteraan pekerja, perlindungan hak buruh, kepastian hukum serta keberlangsungan dunia usaha harus berjalan beriringan.
“Hubungan industrial yang berkeadilan dan kondusivitas investasi sangat relevan dan menjadi komitmen bersama yang harus kita wujudkan. Buruh atau pekerja bukan sekadar faktor produksi, tetapi mitra strategis pembangunan ekonomi,” jelasnya.
Pemkab Bekasi, kata Asep, juga membuka ruang komunikasi antara serikat pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan melalui dialog dan perundingan.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi buruh sepanjang proses tersebut dilakukan melalui mekanisme perundingan dan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
“Insya Allah saya akan tanda tangan apa yang diinginkan oleh buruh melalui perundingan-perundingan, tetapi tetap ada batasannya, sesuai dengan kemampuan perusahaan,” ungkapnya.
FSPMI Pilih Konsolidasi, Bukan Aksi Besar
Sementara itu, Presiden FSPMI Suparno mengatakan konsolidasi akbar tersebut menjadi bagian dari upaya serikat pekerja menjaga situasi tetap kondusif, sekaligus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh dan kepastian regulasi ketenagakerjaan.
Menurut Suparno, momentum konsolidasi sengaja dikedepankan sebagai bentuk komitmen menjaga kondisi tetap aman dan kondusif.
“Kita sama-sama menjaga negeri, sehingga yang seharusnya pada September-Oktober sudah mulai aksi besar, kami agendakan konsolidasi demi negara Indonesia yang kondusif,” kata Suparno.
Konsolidasi tersebut diikuti sekitar 2.000 peserta yang berasal dari berbagai perusahaan di Kabupaten Bekasi.
Suparno menegaskan, agenda utama kegiatan bukan hanya menyatukan kekuatan organisasi, tetapi juga memastikan perjuangan kesejahteraan buruh tetap berjalan tanpa mengorbankan kondusivitas daerah.
“Agenda hari ini adalah bagaimana Bekasi kondusif, Jawa Barat kondusif, Indonesia kondusif, dan kesejahteraan kaum buruh bisa terealisasi melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” pungkasnya. (iB)
