CIKARANG PUSAT, KABUPATEN BEKASI — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi sedang jadi perhatian. Di tengah perubahan aktivitas ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai membidik sumber-sumber pendapatan baru yang dinilai masih punya potensi besar.
Salah satunya parkir.
Bahkan, sektor yang selama ini dianggap sepele itu kini mulai dilirik serius. Pemkab Bekasi melihat parkir bisa menjadi salah satu mesin baru untuk mendongkrak PAD, terutama di pasar, stadion, kawasan hiburan, dan pusat keramaian.
Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Pemkab Bekasi bersama pimpinan dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Ruang Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Gedung DPRD, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (7/9/2026).
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja tak menampik, kondisi sejumlah sektor pendapatan saat ini ikut terdampak perubahan aktivitas ekonomi dan efisiensi anggaran.
Sektor perhotelan, misalnya. Berkurangnya kegiatan pemerintahan disebut ikut membuat aktivitas di sektor tersebut menurun.
“Karena banyaknya ASN sekarang kegiatannya kurang karena ada efisiensi, sangat menurun,” kata Asep.
Namun pemerintah tak mau tinggal diam. Ketika satu sektor melemah, sektor lain mulai dibidik.
Parkir pun masuk radar.
Menurut Asep, potensi parkir di Kabupaten Bekasi sangat besar. Mobilitas masyarakat yang tinggi membuat kebutuhan parkir terus meningkat, terutama di lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
“Parkir itu ke depannya memang sedang saya pikirkan. Kenapa? Apalagi ada yang cepat dan bisa menghasilkan banyak, itu parkir,” tegasnya.
Pasar menjadi salah satu lokasi yang dinilai sangat potensial.
Asep mengatakan, keberadaan pasar bukan hanya menyangkut aktivitas ekonomi kerakyatan. Di balik ramainya pasar, terdapat potensi lain yang bisa digarap pemerintah daerah, yakni parkir.
“Kenapa saya datang ke pasar? Karena ada potensi. Selain adanya ekonomi kerakyatan, di situ juga ada lahan parkir,” ujarnya.
Parkir Mau Naik Kelas
Untuk menghindari kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi, Pemkab Bekasi berencana mengembangkan sistem pembayaran parkir secara digital menggunakan QRIS.
Namun pemerintah tampaknya tak ingin terburu-buru. Sistem tersebut akan diuji dan dievaluasi lebih dulu sebelum diberlakukan secara lebih luas.
“Sekarang biarin saja dulu, sampai kita pengen tahu beberapa bulan ini. Setelah itu akan kita aktifkan lagi parkir semua, mau di stadion, itu bisa pakai QRIS,” jelas Asep.
Targetnya cukup jelas. Mulai 2027, parkir diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kabupaten Bekasi.
Potensinya pun akan dipetakan berdasarkan karakter masing-masing lokasi.
Semakin ramai sebuah kawasan, semakin besar pula potensi parkirnya.
“Insyaallah di 2027 itu akan kita optimalkan parkir ini. Semakin banyak orang datang ke pasar, banyak bawa kendaraan, parkir akan semakin meningkat,” kata Asep.
BPHTB Tak Luput dari Sorotan
Bukan cuma parkir yang dibidik. Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga masuk daftar evaluasi.
Pemerintah daerah akan melihat kembali perizinan kawasan perumahan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.
Asep menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pemasukan. Faktor lingkungan, terutama persoalan banjir, harus menjadi pertimbangan.
“Kalau memang benar-benar nanti banjir, ya mungkin untuk izinnya kita stop. Tapi kalau memang tidak terdapat banjir, ya kita akan lanjutkan,” tegasnya.
Pesannya jelas. PAD penting, tapi jangan sampai pemasukan daerah dibayar mahal dengan persoalan lingkungan.
Evaluasi hasil P2APBD 2025 pun menjadi momentum bagi Pemkab Bekasi untuk membenahi sekaligus memperluas sumber pendapatan.
Parkir akan didorong lebih modern dan transparan. BPHTB akan dievaluasi seiring perkembangan pembangunan kawasan.
Ujungnya satu: PAD harus naik, kebocoran harus ditekan, dan pembangunan tetap jalan.
Dengan potensi ekonomi Kabupaten Bekasi yang besar, pemerintah daerah kini dituntut semakin kreatif menggali pendapatan.
Sebab, kalau potensi yang ada dibiarkan begitu saja, yang rugi bukan cuma kas daerah.
Masyarakat Bekasi juga. (iB)
