KABUPATEN BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli), premanisme, dan berbagai tindak kejahatan yang mengganggu dunia usaha serta iklim investasi di Indonesia.
Kapolri meminta para pengusaha tidak ragu melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jajaran kepolisian diperintahkan segera merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.
Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Menurut Listyo Sigit, stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Keamanan yang terjaga akan memberikan rasa aman kepada pekerja, memastikan operasional perusahaan berjalan lancar, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Indonesia, kata dia, memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Selain didukung sumber daya alam, Indonesia memiliki pasar domestik yang luas dan terus mengembangkan hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Besarnya potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026. Sementara Jawa Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp138 triliun pada periode yang sama.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian investasi Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun, atau sekitar 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.
Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan serta kepastian hukum agar aktivitas industri dapat berlangsung aman dan berkelanjutan.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bukan Cuma Soal Keamanan
Namun, Kapolri mengingatkan bahwa menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak cukup hanya dengan memberantas premanisme dan pungli.
Perusahaan juga memiliki kewajiban menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Menurutnya, pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan dukungan pekerja untuk menjaga produktivitas, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang sebagai sumber penghidupan.
Karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan kepentingan, kata Kapolri, jangan sampai berkembang menjadi konflik yang justru merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.
Kapolri pun mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh memperkuat sinergi dalam menciptakan kawasan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. (iB)
