KOTA DEPOK – Lembaga Studi (LS) Visi Nusantara (Vinus) tengah melakukan survei 100 Hari Kerja Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota empat daerah, di Jawa Barat, pada 23 – 28 Mei 2025.
LS Visi Nusantara melakukan survei 100 Hari Kerja Program Kepala Daerah di sejumlah daerah penyangga Ibu Kota diantaranya yakni Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
“Ya survei sampai hari ini masih berjalan, dan kami sudah lakukan tiga hari. Tapi yang pasti survei di lapangan itu maksimalnya kita lakukan sampai lima hari, “ ujar Yusfitriadi Founder Visi Nusantara Maju saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu (25/5/2025).
Dirinya menyampaikan, bahwa survei yang dilaksanakan selama lima hari tersebut bertujuan mendorong tanggung jawab masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.
Ia mengatakan, ada tiga tujuan yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan survei itu. Diantaranya yakni pertama mendorong masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.
“Yang dimaksud cerdas dan bertanggung jawab adalah ketika kemudian dia memilih, kadang menyatakan kritis atau koreksinya terhadap Pemerintahan yang terpilih kan gitu, “ katanya
Selain itu, ia menilai bahwa masyarakat perlu mengetahui program-program apa yang sudah maupun belum dikerjakan oleh Kepala Daerahnya selama 100 hari kerja setelah pelantikan.
“Dari berbagai macam program, tentunya program apa saja yang sudah dilakukan tentu juga disesuaikan dengan visi misi mereka ketika pencalonan. Itu relasinya juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeeah (RPJMD), kira-kira masyarakat melihat apa janjinya dalam 100 hari itu, “ ucapnya
Menurutnya, masyarakat akan memberi penilaian kepada Kepala Daerah terpilih tentang bagaimana program yang dijalankan sesuai dengan kehendak publik.
“Nanti akan tergambarkan di sana apakah yang menjadi keinginan publik sudah dijalankan sebagai program prioritas apa belum? “ ungkapnya
Ia menyatakan bahwa pada survei kali ini yang menjadi konsen terpenting bagi pihaknya adalah bagaimana dapat menumbuhkan kesadaran kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pasalnya, 100 hari kerja Kepala Daerah bukan sekadar mengukur kinerja melainkan evaluasi terhadap kinerja, yang ke depannya akan menjadi tolak ukur bagi kepercayaan publik.
“Kalau dalam istilah yang sering saya analogikan adalah ketika 100 hari itu ibarat pesawat sedang take off. Maka take off itu sangat dimungkinkan ada tiga hal yang terjadi, pertama adalah soft take off, kemudian hard take off, dan sangat mungkin juga crash take off, atau gagal take off, “ katanya
Sambungnya, pria yang akrab disapa Pak Yus itu mengatakan bahwa apabila program 100 hari kerja itu dapat dianalogikan seperti hard take-off. Menurutnya, masyarakat agar berhati-hati terhadap program kerja Pemerintah yang dianggap gagal karena belum mampu merealisasikan dengan baik.
“Kalau crash take off atau gagal take off, artinya Pemerintah tidak dapat menjalankan beberapa macam program sesuai visi-misi atau kehendak rakyatnya. Maka kami pikir ini akan menjadi titik awal ke tidak percayaan publik terhadap Pemerintahan yang dipimpinnya selama satu periode. Kemudian kalau soft take off, sebaliknya justru masyarakat akan nyaman di bawah kepemimpinannya, “ tandasnya
Dirinya mengungkapkan adapun metode yang digunakan pada survei kali ini yakni menggunakan teori slovin. Di mana pendekatan atau metode turunannya itu akan dijadikan sebagai random sampling atau yang disebut simple random sampling yang menggunakan jumlah responden tidak sama dari setiap Desa atau Kecamatan, yang disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Untuk Kabupaten Bogor DPT nya itu hampir 4 juta, maka kita akan menggunakan 1.600 responden. Sementara kalau Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Bekasi yang respondennya itu di bawah 2 juta kita gunakan jumlah responden 800 orang, dan itu tersebar di seluruh Desa atau Kelurahan dengan sampling proporsional menyesuaikan jumlah DPT, sehingga tidak sama per Kecamatan atau tiap Desanya, “ ungkapnya
Sambungnya, ia juga mencatat bahwa pihaknya saat ini telah menerjunkan surveyor sebanyak 25 orang relawan untuk Kota Depok, 25 orang relawan untuk Kota Bekasi, 25 orang relawan untuk Kota Bogor dan 50 orang untuk Kabupaten Bogor. Dengan sistem kerja tukar waktu pada setiap daerah.
Kata dia, kemudian penilaian dari kuesionernya sendiri nantinya akan mengacu kepada sejauh mana tingkat pengenalan Kepala Daerah terhadap warganya. Kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap program-program yang tengah dijalankan seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. Terakhir adalah tingkat keyakinan terhadap Kepala Daerah dalam memimpin lima tahun ke depan.
“Misalnya, apakah Pemilu kemarin mereka memilih Partai. Atau jangan-jangan kemudian konstituennya sendiri tidak percaya terhadap orang yang diusung Partainya. Kira-kira, instrumen seperti itu yang kami gunakan, “ imbuhnya
Yusfitriadi, memastikan setelah survei dan pendataan selesai, pihaknya akan merilis hasil survei 100 Hari Kerja Program Kepala Daerah empat daerah tersebut kepada publik, pada 3 – 10 Juni 2024.
Dengan menilai apa adanya terhadap Program Pemerintah, pihaknya berharap masyarakat bisa memberikan masukan juga kritik yang obyektif. Agar yang kurang pada Program Kepala Daerah dapat menjadi catatan sekaligus evaluasi terhadap program-program yang dibutuhkan mendatang. (ris)
