Di Teheran, ketegangan tak hanya datang dari jalanan. Ia juga hadir dalam bahasa diplomasi yang kian keras. Ketika demonstrasi nasional di Iran memasuki pekan ketiga, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memilih kata-kata yang lugas sekaligus penuh tudingan: kekerasan yang meletus dalam protes, menurutnya, bukan semata luapan amarah rakyat, melainkan bagian dari skenario untuk membuka jalan bagi intervensi militer Amerika Serikat.
Berbicara di hadapan para diplomat asing di Teheran pada Senin, Araghchi menuduh bahwa protes telah “berubah menjadi kekerasan dan berdarah untuk memberi alasan” bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan campur tangan militer. Ia menyebut eskalasi kekerasan yang terjadi selama akhir pekan sebagai sesuatu yang disengaja.
“Situasi kini berada di bawah kendali penuh,” kata Araghchi, berusaha menegaskan otoritas negara di tengah kegelisahan nasional.
Pernyataan itu datang bersamaan dengan peringatan berulang Trump, yang sebelumnya mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Teheran jika demonstrasi berkembang menjadi kekerasan. Bagi Araghchi, ancaman tersebut justru menjadi pemicu.
“Peringatan ini memotivasi para teroris untuk menyerang demonstran dan pasukan keamanan, dengan tujuan mengundang intervensi asing,” ujarnya. Meski begitu, ia menambahkan kalimat yang terdengar kontradiktif sekaligus strategis: “Kami siap untuk perang, tetapi juga untuk dialog.”
Pemerintah Iran, kata Araghchi, mengklaim memiliki rekaman distribusi senjata kepada para demonstran. Ia bahkan menyebut pengakuan para tahanan akan segera dipublikasikan. Narasi ini memperkuat posisi resmi Teheran bahwa protes bukan sekadar persoalan domestik, melainkan telah “dipicu dan didorong” oleh unsur asing.
Di jalanan, cerita menjadi lebih muram. Pemerintah menetapkan tiga hari berkabung nasional untuk para “martir” yang tewas selama protes—termasuk anggota pasukan keamanan. Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan sedikitnya 109 personel keamanan tewas. Namun hingga kini, pemerintah belum merilis angka resmi korban dari kalangan demonstran.
Kelompok oposisi Iran yang berbasis di luar negeri mengklaim jumlah korban tewas jauh lebih besar dan mencakup puluhan demonstran. Di tengah pemadaman internet nasional, verifikasi independen menjadi nyaris mustahil. Al Jazeera, seperti banyak media internasional lainnya, menyatakan tidak dapat memastikan kebenaran kedua klaim tersebut.
Protes yang kini mengguncang Iran sejatinya bermula dari kemarahan atas melonjaknya biaya hidup. Inflasi, pengangguran, dan tekanan ekonomi sehari-hari menjadi bara awal. Namun dalam hitungan hari, demonstrasi berkembang menjadi tantangan nasional terhadap pemerintahan yang telah berkuasa sejak Revolusi Iran 1979—sebuah garis merah dalam politik Iran modern.
Meski skala protes fluktuatif, laporan media lokal menunjukkan api belum sepenuhnya padam. Kantor berita Fars melaporkan kerusuhan terbatas pada Minggu malam di sejumlah wilayah, termasuk Navvab dan Saadat Abad di Teheran, Junqan dan Hafshejan di Provinsi Chaharmahal dan Bakhtiari, serta Taybad di Mashhad. Pasukan keamanan disebut berhasil membubarkan kerumunan tersebut.
Di luar titik-titik itu, Fars menyebut kondisi relatif tenang. Senin pagi, media Iran justru menayangkan rekaman demonstrasi pro-pemerintah dari berbagai kota melalui kanal Telegram—sebuah upaya menampilkan citra stabilitas di tengah sorotan dunia.
Namun di balik klaim “kendali penuh”, Iran kini berdiri di persimpangan yang rawan. Antara krisis ekonomi, tekanan jalanan, dan bayang-bayang intervensi asing, negara itu kembali diuji: apakah ketegangan ini akan berakhir di meja dialog, atau justru membuka babak baru konflik yang lebih luas.
Di Teheran, jawabannya belum terlihat. Yang ada hanyalah satu kepastian: Iran sedang menatap masa depan dengan kewaspadaan—dan dunia ikut menahan napas. (IB)
