CIKARANG PUSAT, KABUPATEN BEKASI – Pagi masih lembap ketika aktivitas di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, mulai menggeliat. Di balik rutinitas birokrasi itu, ada kerja panjang yang jarang terlihat: merajut kolaborasi lintas sektor demi satu tujuan besar—meningkatkan kualitas hidup manusia Bekasi.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatatkan sejumlah capaian yang membuat peta pembangunan manusianya bergerak ke arah yang lebih menjanjikan. Dari penurunan angka stunting, pengendalian kemiskinan, hingga keberhasilan meraih penghargaan Kabupaten Kota Sehat, capaian tersebut bukan hasil kerja satu dinas semata, melainkan orkestrasi lintas sektor yang dikawal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Bappeda memang bukan pelaksana teknis di lapangan,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, Senin siang, 12 Januari 2025. “Tapi kami menjadi simpul koordinasi—dari perencanaan, sinkronisasi program, sampai pelaporan.”
Salah satu indikator paling krusial adalah stunting, masalah klasik pembangunan manusia yang menuntut kerja terintegrasi. Hasilnya mulai terlihat. Prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi turun cukup tajam—dari 23,2 persen pada 2023 menjadi 18,2 persen pada 2024. Penurunan sekitar lima persen ini menempatkan Kabupaten Bekasi di peringkat keempat terbaik se-Jawa Barat dalam kinerja konvergensi stunting.
Penilaian tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan delapan aksi konvergensi stunting—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, hingga monitoring dan evaluasi. Ketepatan sasaran dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci.
“Ini bukan kerja instan,” kata Fadly. “Ada kerja kolektif lintas perangkat daerah, pemerintah desa, kader kesehatan, hingga masyarakat.”
Disiplin administrasi juga berperan. Pelaporan dilakukan rutin—bulanan dan triwulanan—kepada pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Bagi Bekasi, ketepatan waktu bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari akuntabilitas kebijakan.
Capaian serupa juga terlihat pada pengendalian kemiskinan. Pada 2025, angka kemiskinan Kabupaten Bekasi tercatat turun dari 4,8 persen menjadi 4,3 persen. Penurunan setengah persen ini dinilai signifikan di tengah tantangan ekonomi nasional dan dinamika kawasan industri.
Atas kinerja tersebut, Kabupaten Bekasi memperoleh penghargaan kinerja baik penurunan kemiskinan dari Tabloid Tempo. Penghargaan ini menjadi penanda bahwa program-program intervensi—mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses layanan dasar—berjalan pada rel yang tepat.
Puncaknya, pada November 2025, Kabupaten Bekasi meraih Penghargaan Swasti Saba Padapa Kabupaten Kota Sehat. Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan hasil dari proses panjang memperbaiki sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat.
Salah satu syarat utama yang berhasil dipenuhi adalah Open Defecation Free (ODF) 100 persen—tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan di wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, daerah ini lolos penilaian sembilan tatanan Kabupaten Kota Sehat, mulai dari permukiman, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Sejak 2023 kami berkomitmen kuat memperbaiki sanitasi dan perilaku hidup bersih,” ujar Fadly. “Penghargaan ini adalah hasil dari konsistensi dan kemauan bersama.”
Di Cikarang Pusat, pembangunan manusia memang tak selalu hadir dalam bentuk bangunan megah. Ia tumbuh perlahan—dalam data yang membaik, perilaku yang berubah, dan kolaborasi yang semakin matang. Dan di sanalah, masa depan Bekasi sedang dijahit. (IB)
