Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
Ketua Umum Asosiasi Praktisi Human Resouce Indonesia (ASPHRI), Dr. Yosminaldi, SH, MM angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terkait adanya rencana sekitar 10 perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
Menurut Pakar dan Dosen S2 MSDM & Hub Industrial di Univ Pertiwi Bekasi tersebut, kekhawatiran akan gelombang PHK tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai tekanan global saat ini memang sedang dirasakan kuat oleh pelaku industri, khususnya sektor berbasis plastik dan manufaktur.
“Situasi geopolitik global, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, berdampak langsung pada lonjakan harga bahan bakar. Kondisi ini ikut mendorong kenaikan biaya produksi, termasuk harga bahan baku plastik yang semakin mahal,” ujar Yosminaldi yang juga Advokat ini dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa industri daur ulang plastik sangat bergantung pada stabilitas harga energi dan ketersediaan bahan baku. Ketika kedua faktor tersebut terganggu, maka margin usaha akan tertekan dan berpotensi memicu efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Meski demikian, ASPHRI menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan. Dosen Polteknaker RI tersebut mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha maupun pemerintah, dapat mencari solusi bersama untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi tenaga kerja.
“Kami memahami kekhawatiran dari kalangan buruh. Namun, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mencegah agar PHK besar-besaran tidak benar-benar terjadi,” tegas Urang Awak yang mantan Praktisi HRD 30 tahun ini.
Sebagai bentuk kontribusi, ASPHRI memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah pusat dan daerah. Pertama, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga energi, khususnya bahan bakar, agar tidak semakin membebani sektor industri.
Kedua, diperlukan kebijakan insentif bagi industri padat karya, termasuk keringanan pajak dan kemudahan akses bahan baku.
Selain itu, ASPHRI juga mendorong penguatan ekosistem industri daur ulang dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada bahan baku impor yang rentan terhadap gejolak global.
“Pemerintah perlu memperkuat rantai pasok domestik serta memberikan dukungan nyata kepada industri daur ulang. Dengan begitu, tekanan biaya dapat ditekan dan perusahaan tidak perlu mengambil langkah PHK,” tambah Master Trainer di PPM Jakarta ini.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah untuk aktif memberikan pendampingan kepada pelaku usaha di wilayahnya, termasuk memfasilitasi dialog antara perusahaan dan pekerja guna mencari solusi terbaik.
ASPHRI berharap, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja dapat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global saat ini. Dengan langkah yang tepat, potensi gelombang PHK diharapkan dapat diminimalisir, sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga. (iB)
