Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
Di sebuah lahan yang tengah dipersiapkan di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, harapan baru mulai tumbuh bagi ratusan anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bekasi. Bukan sekadar bangunan sekolah, tempat itu akan menjadi ruang bagi mimpi-mimpi yang selama ini terhambat oleh keterbatasan ekonomi.
Akhir Juni 2026 menjadi momentum penting. Untuk pertama kalinya, Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Bekasi akan memulai kegiatan belajar mengajar, membuka pintu bagi anak-anak yang selama ini berada di kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar dapat mengenyam pendidikan secara layak.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengatakan sekolah tersebut akan menerima peserta didik baru sekaligus menampung siswa asal Kabupaten Bekasi yang sebelumnya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan di Kota Bekasi.
“Insya Allah kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tahun ajaran 2026 di akhir bulan Juni ini,” ujarnya.
Program yang digagas pemerintah pusat ini bukan sekadar menambah jumlah sekolah. Kehadirannya menjadi simbol upaya negara memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Pada tahun ajaran perdana, Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi akan membuka sembilan rombongan belajar. Tiga rombongan untuk tingkat SD, tiga rombongan tingkat SMP, dan tiga rombongan tingkat SMA. Masing-masing rombongan akan diisi 30 siswa sehingga tersedia kuota 270 peserta didik baru.
Selain itu, sebanyak 44 siswa asal Kabupaten Bekasi yang sebelumnya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan Kota Bekasi akan dipindahkan ke sekolah permanen yang berada di wilayahnya sendiri.
Di balik angka-angka tersebut, tersimpan kisah banyak keluarga yang selama ini harus berjuang keras agar anak-anak mereka tetap dapat bersekolah. Tidak sedikit orang tua yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membiayai pendidikan anak.
Karena itu, sasaran utama program ini difokuskan kepada keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data pemerintah pusat, yakni kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Pendataan dilakukan secara ketat melalui data Kementerian Sosial yang diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Bagi pemerintah, langkah tersebut penting agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.
Sementara itu, pembangunan fisik sekolah terus dikebut. Pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) bahkan telah melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
“Dua minggu lalu KSP sudah melihat langsung kesiapan pembangunan. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai target sehingga saat tahun ajaran baru dimulai, baik secara fisik maupun sarana prasarana dapat selesai dan siap digunakan secara maksimal,” kata Alamsyah.
Di Jawa Barat sendiri, Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi menjadi salah satu dari enam sekolah serupa yang dibangun untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Harapannya sederhana namun besar maknanya: tidak ada lagi anak yang harus menghentikan sekolah karena alasan biaya. Tidak ada lagi mimpi yang kandas hanya karena kondisi ekonomi keluarga.
Di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi secercah harapan. Sebab pendidikan bukan hanya soal ruang kelas dan buku pelajaran, melainkan jalan untuk mengubah masa depan.
Bagi ratusan anak di Kabupaten Bekasi, akhir Juni nanti bukan sekadar awal tahun ajaran baru. Itu adalah awal perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Sebuah kesempatan yang mungkin akan mengubah nasib mereka, keluarga mereka, bahkan masa depan daerah ini di kemudian hari. (iB)
