“Sregep Bang dan Kapak Bekasi: Merajut Kolaborasi Pentahelix untuk Memastikan Program Penanggulangan Kemiskinan Lebih Tepat Sasaran”
CIKARANG PUSAT — Kemiskinan bukan sekadar angka dalam tabel statistik. Di balik setiap data, ada keluarga yang membutuhkan rumah layak, akses sanitasi, pendidikan, kesempatan kerja, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Tantangan sesungguhnya bagi pemerintah bukan hanya mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Dari tantangan itulah inovasi Sregep Bang dan Kapak Bekasi menemukan relevansinya. Dikembangkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, kedua inovasi ini menawarkan pendekatan yang menghubungkan ketepatan data dengan kekuatan kolaborasi.
Gagasan tersebut kini membawa Fadly melangkah ke tahap visitasi lapangan dalam ajang ASN Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menjadi perjalanan personal seorang aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga membuka ruang bagi Kabupaten Bekasi untuk menunjukkan bagaimana inovasi birokrasi dapat diarahkan pada persoalan mendasar masyarakat.
Tahap visitasi lapangan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, di halaman Kantor Bappeda Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (28/10/2026). Tim penilai yang hadir terdiri atas Prof. Dr. H. Agus Ahmad Safei, Prof. Ridwan Sutadi, dan Dr. Ferry Hadiyanto.
Bagi Fadly, tahapan ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang seleksi. Setelah melewati penilaian proposal dan makalah inovasi serta wawancara, kandidat diminta menunjukkan bagaimana gagasan yang diajukan terhubung dengan praktik dan pemangku kepentingan di lapangan.
“Alhamdulillah, saya dan beberapa rekan sudah sampai ke tahap visitasi lapangan ASN Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini adalah tahap ketiga,” ujar Fadly.
Namun, yang menarik dari inovasi tersebut bukan semata-mata keberhasilannya menembus tahapan seleksi. Lebih dari itu, Sregep Bang dan Kapak Bekasi berangkat dari pemahaman bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan dua fondasi sekaligus: informasi yang akurat dan kerja bersama yang berkelanjutan.
Membaca Kemiskinan Lebih Dekat
Dalam perencanaan pembangunan, data menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang memadai, program berisiko tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebaliknya, data yang terperinci dapat membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih spesifik, sehingga kebijakan tidak berhenti pada pendekatan yang seragam.
Sregep Bang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Inovasi ini merupakan sistem informasi pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan yang membantu pemerintah memperoleh, mengolah, serta membaca data masyarakat miskin berdasarkan karakteristik tertentu.
Melalui sistem tersebut, data dapat disaring berdasarkan kondisi rumah, sanitasi, usia, jenis kelamin, dan sejumlah karakteristik lainnya. Informasi yang telah diolah kemudian disajikan melalui dashboard untuk membantu melihat persebaran masyarakat miskin.
Pendekatan ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam. Kebutuhan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak, misalnya, tentu tidak selalu sama dengan kebutuhan keluarga yang menghadapi persoalan sanitasi, akses pendidikan, atau keterbatasan kesempatan ekonomi.
Dengan pemetaan yang lebih terperinci, perencanaan intervensi diharapkan dapat disusun secara lebih terarah. Perangkat daerah memiliki landasan informasi untuk mengenali persoalan, menyelaraskan program, serta menentukan prioritas penanganan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sinilah teknologi informasi mendapatkan perannya. Bukan sekadar menghadirkan data dalam bentuk digital, melainkan membantu menjembatani informasi dengan keputusan pembangunan.
Meski demikian, ketepatan sasaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dashboard. Kualitas dan pemutakhiran data, koordinasi antarperangkat daerah, serta tindak lanjut program tetap menjadi faktor penting agar informasi yang tersedia benar-benar menghasilkan manfaat.
Sregep Bang menjadi salah satu upaya untuk membangun fondasi tersebut, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan dapat bergerak dari pendekatan yang bersifat umum menuju penanganan yang lebih sesuai dengan karakteristik persoalan di lapangan.
Kapak Bekasi dan Kekuatan Gotong Royong
Jika Sregep Bang berfokus pada pengelolaan informasi, Kapak Bekasi membawa gagasan tersebut menuju ranah kolaborasi. Inovasi ini menempatkan keterlibatan berbagai unsur sebagai bagian penting dari upaya mengatasi kemiskinan.
Fadly memahami bahwa persoalan kemiskinan terlalu kompleks jika hanya dibebankan kepada pemerintah. Program dan anggaran publik memang menjadi instrumen utama, tetapi sumber daya, pengetahuan, jaringan, serta kepedulian dari berbagai pihak juga diperlukan.
Karena itu, Kapak Bekasi mengedepankan pendekatan pentahelix yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat atau komunitas, dan media.
Setiap unsur memiliki ruang kontribusi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi.
Dunia usaha dapat mengambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, pendampingan, dan kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Sementara itu, masyarakat dan komunitas dapat menggerakkan berbagai inisiatif sosial, sedangkan media berperan dalam menyebarluaskan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai program pemberdayaan.
Dengan pola tersebut, penanganan kemiskinan diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan. Kolaborasi juga dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, membuka peluang pemberdayaan, dan mendukung program yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
“Penanganan kemiskinan tidak hanya mengandalkan program anggaran pemerintah saja, tetapi juga mengedepankan kolaborasi dari semua unsur pentahelix,” kata Fadly.
Semangat gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia memperoleh bentuk baru melalui pendekatan tersebut. Pemerintah tetap menjalankan fungsi perencanaan dan koordinasi, tetapi pelaksanaan agenda pembangunan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi berbagai pihak.
Tentu saja, kolaborasi tidak cukup hanya dengan mempertemukan banyak pemangku kepentingan. Setiap pihak perlu memiliki peran yang jelas, memahami kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa kontribusinya sejalan dengan prioritas penanganan kemiskinan.
Karena itulah, keterhubungan antara data dan kolaborasi menjadi bagian penting dari gagasan yang dibangun melalui Sregep Bang dan Kapak Bekasi.
Ketika Data Bertemu Kolaborasi
Dua inovasi tersebut memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Sregep Bang menyediakan dukungan informasi untuk mengenali persoalan, sedangkan Kapak Bekasi mendorong berbagai unsur agar dapat mengambil bagian dalam penanganannya.
Keduanya menggambarkan pendekatan yang menempatkan data dan kolaborasi sebagai satu rangkaian kerja pembangunan.
Pemerintah, misalnya, dapat menggunakan informasi mengenai karakteristik masyarakat untuk memahami kebutuhan di suatu wilayah. Selanjutnya, kebutuhan tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun koordinasi dengan perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, maupun pihak lain yang memiliki kapasitas mendukung intervensi.
Dengan demikian, informasi tidak berhenti sebagai kumpulan angka, sementara kolaborasi tidak berjalan tanpa arah yang jelas. Data membantu menentukan persoalan yang perlu diprioritaskan, sedangkan kerja bersama membuka peluang untuk memperluas sumber daya dan bentuk dukungan.
Bagi Kabupaten Bekasi, pendekatan seperti ini relevan dengan kebutuhan pembangunan yang melibatkan banyak wilayah dan karakteristik masyarakat. Tantangannya bukan hanya merancang program, tetapi juga memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Fadly menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu inovasi saja. Capaian tersebut merupakan buah dari berbagai program dan rencana aksi perangkat daerah yang saling mendukung, dengan inovasi sebagai salah satu unsur penguat.
Pernyataan itu menempatkan inovasi secara proporsional. Sebuah sistem informasi maupun model kolaborasi tidak serta-merta menyelesaikan kemiskinan. Keduanya perlu terhubung dengan program nyata, dukungan sumber daya, dan pelaksanaan yang konsisten.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata-mata keberadaan sistem atau banyaknya pihak yang terlibat, melainkan sejauh mana upaya tersebut membantu masyarakat memperoleh akses dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Inovasi Birokrasi yang Perlu Terus Bertumbuh
Perjalanan menuju tahap visitasi lapangan ASN Berprestasi Jawa Barat 2026 menjadi momentum bagi Fadly untuk memaparkan gagasan sekaligus menunjukkan relevansi inovasi yang dikembangkan. Dalam tahapan ini, para kandidat diminta menghadirkan pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari unsur pemerintah daerah, rekan sejawat, bawahan, dunia usaha, perguruan tinggi, media, hingga masyarakat.
Keterlibatan beragam unsur tersebut sejalan dengan prinsip pentahelix yang menjadi salah satu landasan Kapak Bekasi. Penilaian tidak hanya berkaitan dengan gagasan yang disampaikan kandidat, tetapi juga memberikan ruang untuk melihat keterhubungan inovasi dengan pihak-pihak yang mendukung penerapannya.
Kabupaten Bekasi sendiri mengirimkan tiga kandidat yang berhasil melaju ke tahap tersebut. Selain Fadly Marissatrio, terdapat Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Emalia Agustina, serta Kepala Puskesmas Sukadami, dr. Adi Pranaya.
Kehadiran tiga kandidat ini memperlihatkan beragam ruang inovasi di lingkungan birokrasi, mulai dari perencanaan pembangunan, pelayanan dan pengujian lingkungan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Setelah visitasi lapangan, peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan ke tahap keempat, yakni adu gagasan. Pada tahapan tersebut, masing-masing kandidat akan mempresentasikan dan mempertahankan gagasan inovasinya di hadapan tim penilai.
Fadly berharap ketiga kandidat dari Kabupaten Bekasi dapat memberikan hasil terbaik dan membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi.
“Mudah-mudahan Bekasi bisa menjadi juara dalam setiap kategori. Kita ada tiga kandidat yang maju ke tahap tiga ini,” harapnya.
Namun, bagi Fadly, manfaat ajang tersebut tidak semestinya berhenti pada perolehan penghargaan. Ia berharap kompetisi ASN Berprestasi dapat mendorong aparatur di berbagai jenjang untuk terus mengembangkan gagasan, memperbaiki cara kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini mungkin yang saya harapkan ke depannya adalah memacu motivasi ASN-ASN Kabupaten Bekasi, tidak hanya dari PNS dan pejabat struktural, tetapi juga memacu motivasi yang ada di kalangan staf,” pungkasnya.
Ukuran Keberhasilan Ada pada Masyarakat
Di tengah tuntutan birokrasi yang semakin adaptif, inovasi menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Akan tetapi, inovasi yang bermakna bukan hanya yang terdengar baru, melainkan yang mampu menjawab persoalan dan memberikan manfaat nyata.
Sregep Bang dan Kapak Bekasi menawarkan dua pintu masuk untuk menjawab tantangan tersebut. Yang pertama memperkuat cara pemerintah membaca persoalan kemiskinan melalui informasi yang lebih terperinci. Yang kedua membuka ruang bagi berbagai unsur untuk berbagi peran dalam mencari jalan keluar.
Perjalanan kedua inovasi ini masih membutuhkan konsistensi, penguatan koordinasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaannya. Akurasi data perlu dijaga, kontribusi para pemangku kepentingan perlu diarahkan, dan hasil program perlu ditinjau agar upaya yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di situlah esensi inovasi pelayanan publik diuji: bukan semata-mata pada seberapa jauh sebuah gagasan melangkah dalam kompetisi, tetapi pada kemampuannya bertahan, berkembang, dan memberikan dampak.
Bagi Kabupaten Bekasi, harapan akhirnya sederhana sekaligus mendasar. Data yang lebih baik harus membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat. Kolaborasi yang lebih kuat harus membuka lebih banyak jalan bagi pemberdayaan. Dan setiap langkah pembangunan harus semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab, di balik setiap inovasi pengentasan kemiskinan, ada tujuan yang jauh lebih besar daripada sebuah penghargaan: memastikan bahwa pembangunan benar-benar menghadirkan kesempatan hidup yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan. (iB)
