Budiyanto Luruskan Tiga Isu di Nagasari: Masjid Bukan Dibongkar, tetapi Diruislag

HUKUM143 BACA

SERANG BARU – Fasilitator pembangunan sekaligus pengembang, Budiyanto, memberikan klarifikasi terkait sejumlah isu yang berkembang mengenai pengembangan kawasan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Didampingi Camat Serang Baru Deni Mulyadi dan Sekretaris Desa Nagasari Dadang, Budiyanto meluruskan tiga persoalan, yakni isu pembongkaran masjid, penggantian jalan desa, serta penataan lahan dan jaringan listrik PLN.

Dalam keterangannya, Budiyanto menegaskan bahwa informasi mengenai pembongkaran Masjid Jami Nurul Hidayah di Kampung Nambo, RT 12 RW 06, Desa Nagasari, tidak tepat. Menurutnya, proses yang dilakukan merupakan ruislag atau tukar-menukar aset wakaf, bukan pembongkaran masjid tanpa pengganti.

Ia menjelaskan, masjid tersebut sebelumnya berdiri di atas tanah wakaf seluas 1.000 meter persegi yang berasal dari Ibu Ratem dan diserahkan kepada nazir. Berdasarkan kesepakatan, tanah wakaf tersebut kemudian ditukar dengan tanah pengganti di Kampung Jereged seluas 1.321 meter persegi.

“Jadi, dalam konteks isu pembongkaran masjid, itu betul-betul informasi yang menyesatkan. Yang dilakukan adalah proses ruislag, dengan tanah wakaf pengganti yang lebih luas,” ujar Budiyanto.

Ia menambahkan, proses tersebut dilakukan melalui tahapan dan kesepakatan dengan pihak terkait agar keberadaan fasilitas ibadah tetap terjamin.

Terkait persoalan jalan, Budiyanto menjelaskan bahwa pengembangan kawasan industri Deltamas dan KITIC telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Dalam proses pengembangan kawasan, penataan dan pemindahan aset yang berkaitan dengan desa, kecamatan, BBWS, maupun pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan.

Menurutnya, prinsip yang dipegang pengembang adalah menjalankan setiap proses berdasarkan aturan yang berlaku, bukan sekadar memilih cara yang paling mudah atau murah.

Untuk jalan yang terdampak, panjangnya mencapai sekitar 1.995 meter dengan lebar kurang lebih 3 meter atau luas sekitar 7.752 meter persegi. Pemerintah desa kemudian melakukan musyawarah dengan pengembang untuk membahas mekanisme kompensasi.

“Legal standing-nya sudah jelas. Karena itu, pengembang berani mengambil langkah setelah seluruh mekanisme dan dasar hukumnya dipastikan,” jelasnya.

Sementara mengenai persoalan PLN, Budiyanto menyebut penataan jaringan dan lahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kawasan baru seluas sekitar 280 hektare.

Dalam kawasan tersebut terdapat kurang lebih 9.000 meter persegi lahan yang sebelumnya dihuni lima kepala keluarga (KK). Menurutnya, sebagian besar warga telah memiliki rumah di lokasi lain dan bersedia pindah setelah dilakukan komunikasi serta penawaran penggantian oleh pengembang.

Ia mengatakan, jaringan dan fasilitas PLN juga masuk dalam area yang perlu ditata atau disterilisasi untuk mendukung pengembangan kawasan.

Budiyanto mengungkapkan, dari lima KK yang terdampak penataan lahan, masih terdapat satu pihak yang belum mencapai kesepakatan. Pengembang, kata dia, telah melakukan negosiasi, termasuk melibatkan tokoh masyarakat.

Bahkan, pengembang menawarkan harga penggantian sebesar Rp1 juta per meter persegi serta menyediakan tanah pengganti dengan luas yang sama di lokasi yang dinilai strategis.

“Untuk 150 KK, sebanyak 145 KK sudah keluar dan mendapatkan penggantian dari pengembang sesuai kelayakan. Kami tetap mengedepankan komunikasi dan negosiasi bagi warga yang belum mencapai kesepakatan,” ungkapnya.

Budiyanto berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap proses pengembangan kawasan di Desa Nagasari.

Ia menegaskan, seluruh proses pembangunan dan penataan aset harus mengedepankan aturan, musyawarah, serta kepastian hak masyarakat yang terdampak. (iB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *