SERANG BARU – Polemik pemindahan dan pembongkaran Masjid Jami Nurul Hidayah di Kampung Nambo, RT 012 RW 06, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Menyikapi persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi berencana memanggil sejumlah pihak terkait untuk meminta keterangan sekaligus mencari solusi terbaik.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, mengatakan persoalan pemindahan masjid tersebut perlu disikapi secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Menurutnya, DPRD ingin mendapatkan penjelasan secara menyeluruh dari seluruh pihak agar polemik yang berkembang tidak berlarut-larut dan memiliki kepastian penyelesaian.
“Terkait pemindahan Masjid Jami Nurul Hidayah itu ada pro dan kontra. Perlu juga melibatkan Badan Wakaf Indonesia dan Kemenag. Kami dari Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi akan memanggil beberapa pihak untuk mendengarkan keterangannya,” ujar Saeful Islam.
Ia menegaskan, pemanggilan tersebut diharapkan dapat menjadi titik terang atas persoalan yang terjadi, sehingga tidak ada lagi ketidakpastian di tengah masyarakat. Dengan demikian, seluruh pihak dapat menemukan jalan terbaik untuk penyelesaian ke depan.
Di sisi lain, pihak fasilitator pembangunan Masjid Nambo menyampaikan bahwa proses pemindahan dan pembongkaran Masjid Nurul Hidayah telah dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Ketua MUI, FKUB, DMI Kabupaten Bekasi serta pihak terkait, fasilitator turut melampirkan dokumen legalitas sebagai dasar proses pemindahan masjid tersebut.
Pihak fasilitator menjelaskan, proses pemindahan telah mendapat persetujuan dari sejumlah unsur, di antaranya wakif atau pewakaf, nazir atau penerima wakaf, pengurus Masjid Nurul Hidayah, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa Nagasari, KUA Serang Baru, Camat Serang Baru, Kapolsek Serang Baru, serta Ketua dan anggota BPD Nagasari.
Menurut pihak fasilitator, seluruh unsur tersebut telah menyepakati dan menjalankan proses pemindahan berdasarkan kesepakatan bersama.
Pihaknya berharap penyampaian dokumen legalitas tersebut dapat memberikan kejelasan kepada seluruh pihak sekaligus mencegah munculnya informasi yang bersifat provokatif dan menghasut yang berpotensi merugikan pihak lain.
Meski demikian, rencana pemanggilan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi dan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan.
Dengan demikian, polemik pemindahan Masjid Jami Nurul Hidayah dapat diselesaikan secara objektif, mengedepankan ketentuan hukum, aspek perwakafan, serta menjaga kerukunan masyarakat. (iB)



















