KABUPATEN BEKASI – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bersama jajaran lengkap Kementerian Ketenagakerjaan, didampingi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi serta Bareskrim Polri Subdit Ketenagakerjaan, melakukan kunjungan kerja dan pertemuan dengan manajemen PT Epson, Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan dan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI) yang menyampaikan sejumlah persoalan terkait hubungan industrial di lingkungan perusahaan.
Beberapa persoalan yang menjadi pembahasan meliputi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pengupahan, prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga dugaan pelecehan seksual dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja, termasuk isu yang dikenal dengan istilah staycation.
Wamenaker Afriansyah Noor menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah bertujuan memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan sekaligus memastikan hak-hak para pihak agar sejalan dengani ketentuan perundang-undangan.
“Kami hadir dan berjumpa dengan teman-teman manajemen Epson. Hari ini kita diskusi panjang soal laporan dari salah satu serikat pekerja yang berada di Epson, ujar Afriansyah Noor kepada awak media usai pertemuan.
Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan serikat pekerja mencakup persoalan PKWT, pengupahan, prosedur PHK, hingga dugaan pelecehan seksual dan isu staycation.
“Ini bukan hanya untuk Epson saja, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia,” tegasnya.
Afriansyah juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Kementerian Ketenagakerjaan berencana mengundang kedua belah pihak untuk melanjutkan pembahasan secara langsung di kementerian. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang bersifat win win solution.
Terkait ada atau tidaknya pelanggaran hukum, Afriansyah menyatakan bahwa berdasarkan pembahasan dalam pertemuan tersebut, belum ditemukan pelanggaran yang terbukti secara pasti. Meski demikian, perusahaan tetap didorong melakukan evaluasi dan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT Epson, Dr. Salahudin Gafar, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kunjungan Wamenaker bersama rombongan lebih berorientasi pada kunjungan kerja dan proses validasi terhadap informasi maupun pengaduan yang sebelumnya diterima pemerintah secara sepihak.
“Materinya lebih banyak kepada proses validasi saja sebenarnya. Beliau dan tim memvalidasi informasi yang beliau dapat dari pihak-pihak yang memberikan pengaduan. Dan kita sudah jelaskan berdasarkan fakta,” ungkap Salahudin.
Menurutnya, pertemuan berlangsung secara terbuka dan produktif. Ia menilai pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap persoalan hubungan industrial, tetapi juga mendorong terciptanya kelangsungan kerja , kepastian hukum serta keberlangsungan investasi di sektor industri.
“Intinya pertemuanm tersebut semangatnya sama sama-sama mendorong hubungan industrial yang proporsional tetapi kepastian investasi juga dijaga, kepastian hukum dan hubungan kerja juga,” jelasnya.
Salahudin yang juga pakar keternaga kerjaan ternama diberbagai kawasan industri juga menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri PT Epson juga memiliki kontribusi membantu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ia menyebut jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan tersebut hampir mencapai 11.000 orang.
Mengenai hasil pertemuan, Salahudin menegaskan bahwa pihaknya mencatat pernyataan Wamenaker yang menyebut belum ditemukannya pelanggaran yang terbukti secara pasti dalam pembahasan tersebut. Ia menilai hal itu sejalan dengan penjelasan yang telah disampaikan manajemen kepada pemerintah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan sejumlah masukan, khususnya terkait prosedur PHK dan pemenuhan hak-hak pekerja. Menurutnya, setiap masukan maupun koreksi akan menjadi perhatian perusahaan untuk melakukan perbaikan apabila diperlukan.
“Sangat positif. Beliau juga memberikan masukan terkait PHK, misalnya prosedurnya disesuaikan, dalam hal PHK tidak bisa dihindari haknya diperhatikan. Beliau mengilustrasikan hubungam dalam rumah tangga terkait PHK untuk menggambarkan PHK bukanlah suatu yang tabu. Kalau ada koreksi harus diperbaiki. Kemudian hak pekerja agar diperhatikan,” tutur Salahudin.
Lebih lanjut, Salahudin menjelaskan bahwa perusahaan mengaku telah mempertimbangkan masa pengabdian pekerja dalam proses penyelesaian hubungan kerja, termasuk pemberian nilai pesangon yang menurutnya disetarakan dengan manfaat pensiun bagi pekerja tertentu yang mendekati usia pensiun namun sudah tidak produktif dan tidak efisien.
“Kita betul-betul memanusiawikan meteka. Nilai pesangonnya juga kita bayar, bahkan disetarakan dengan pensiun. Karena di antara mereka memang sudah sebentar lagi ada yang masuk usia pensiun,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan memandang kontribusi dan masa pengabdian pekerja sebagai hal yang patut dihargai dalam setiap proses penyelesaian hubungan kerja.
“Orang bisa salah, tapi jasa orang kan juga perusahaan enggak bisa lupakan. Itu sih yang krusial disampaikan, diskusinya sangat produktif,” tambahnya.
Salahudin juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat bahwa kedatangan rombongan pemerintah merupakan kegiatan inspeksi mendadak atau sidak. Menurutnya, agenda tersebut lebih mengedepankan komunikasi, validasi informasi, serta penyampaian penjelasan dari masing-masing pihak.
“Walaupun beredar kabar bahwa ini adalah sidak, tetapi diskusinya lebih pada niat baik beliau semua. Kita juga sudah sampaikan niat baik perusahaan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, karena di luar, di media sosial, banyak framing yang mungkin tidak sesuai dengan fakta,” pungkasnya.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah diharapkan dapat terus mengawal penyelesaian persoalan hubungan industrial secara objektif dan sesuai aturan. Perlindungan hak pekerja, kepastian hukum, kebebasan berserikat, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta keberlangsungan investasi menjadi aspek penting yang perlu berjalan beriringan. (iB)
