BEKASI – Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi momok bagi dunia usaha nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dipicu konflik di Timur Tengah, para pelaku industri di Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit: biaya produksi melonjak, sementara daya beli pasar belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Ketua Bidang IV Forum Investor Bekasi (FIB), H. Teguh Wibowo, menilai kondisi ini menjadi tantangan serius bagi sektor industri yang selama ini bergantung pada bahan baku impor.
“Walaupun tensi perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai mereda, justru dolar terus menguat dan rupiah melemah. Dampaknya luar biasa bagi dunia usaha, termasuk investor yang beroperasi di Bekasi dan Indonesia secara umum,” ujar Teguh.
Menurutnya, sebagian besar industri manufaktur masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri. Ketika nilai tukar rupiah tertekan, biaya produksi otomatis meningkat. Di sisi lain, perusahaan tidak leluasa menaikkan harga jual karena kondisi pasar yang belum kondusif.
“Budget produksi menjadi sangat tinggi. Keuntungan turun, sementara harga jual tidak bisa serta-merta dinaikkan. Ini membuat banyak perusahaan berada dalam posisi sulit,” katanya.
Namun, tidak semua sektor mengalami tekanan yang sama. Teguh mencontohkan industri berbasis ekspor dan komoditas lokal seperti kelapa sawit justru memperoleh keuntungan dari melemahnya rupiah karena pendapatan mereka berbasis dolar.
Sebaliknya, sektor manufaktur yang bahan bakunya impor harus menanggung beban berlipat. Ketika biaya membengkak dan permintaan pasar stagnan, langkah efisiensi menjadi pilihan yang sering diambil perusahaan.
“Efisiensi biasanya berujung pada pengurangan tenaga kerja. Tetapi teman-teman di Apindo maupun FIB sepakat, jangan sampai PHK menjadi jalan utama,” tegasnya.
Persoalan semakin kompleks ketika kenaikan biaya produksi beriringan dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK), harga bahan pokok, hingga biaya energi seperti BBM. Banyak perusahaan, khususnya yang padat karya, mulai kesulitan menyesuaikan struktur biaya operasional mereka.
“Operator mengalami kenaikan upah setiap tahun, sementara kemampuan perusahaan untuk membayar tidak selalu meningkat. Karena itu diperlukan solusi yang bisa mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha,” jelas Teguh.
Salah satu alternatif yang dinilai dapat membantu adalah program pemagangan yang memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa mengabaikan aspek peningkatan kompetensi.
Di sisi lain, Teguh berharap pemerintah dapat menghadirkan berbagai stimulus untuk menjaga daya tahan dunia usaha. Mulai dari kemudahan perpajakan, insentif investasi, hingga kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Pengusaha menunggu stimulus dari pemerintah. Peran pemerintah sangat penting untuk menyelamatkan iklim usaha agar tetap kondusif. Jangan sampai industri rontok dan pengangguran terjadi di mana-mana,” ujarnya.
Menurutnya, dampak perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga ikut terdampak karena penurunan aktivitas industri akan berimbas pada berkurangnya perputaran ekonomi di masyarakat.
Meski demikian, Teguh tetap optimistis Indonesia mampu melewati tantangan global tersebut. Ia mencontohkan sejumlah negara yang tetap berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi positif meski menghadapi tekanan geopolitik yang sama.
“Banyak negara yang sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, tetapi mampu mengelola ekonominya dengan baik sehingga tetap tumbuh. Indonesia juga harus bisa melakukan hal yang sama,” pungkasnya.
Bagi FIB, menjaga kondusivitas iklim usaha bukan hanya soal melindungi dunia industri, melainkan juga menjaga jutaan lapangan pekerjaan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat di tengah gejolak global yang masih sulit diprediksi. (iB)
