CIKARANG PUSAT – Kebijakan pemerintah memberlakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar dengan aplikasi MyPertamina pada 1 juli 2022 menuai protes. Kebijakan tersebut dinilai akan menimbulkan masalah baru di masyarakat saat proses pembelian pertalite dan solar.
Menurut Anggota DPRD Provinsi Jabar dapil Kabupaten Bekasi, Faizal Hafan Farid, masalah yang akan muncul yaitu bakal adanya antrean panjang saat pengisian. Sebab, masyarakat harus melakukan scan terlebih dahulu untuk pembelian BBM tersebut.
“Ya antrean panjang bisa saja terjadi karena masyarakat yang ingin membeli pertalite dan solar harus menggunakan handpone terlebih dahulu, ini akan otomatis bikin antre,” ujar Faizal.
Anggota Komisi II DPRD Jabar itu mencontohkan seperti masyarakat yang ingin masuk ke mall dengan menggunakan aplikasi saat covid-19. Cara tersebut menimbulkan antrean masyarakat saat memasuki mall-mall yang ada.
Tak hanya itu, dewan yang biasa disapa Bang Haji Faizal (BHF) tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah tersebut. Selain menyusahkan ia juga menilai kebijakan ini tidak sinkron dengan aturan Pertamina yang melarang pelanggan menggunakan handphone saat membeli BBM.
“Ya bertentangan juga sama larangan pakai hp di pom bensin. Kita dilarang pakai hp selama isi bensin, tapi harus memakai pakai aplikasi MyPertamina. Enggak ketemu logikanya,” katanya.
BHF juga meilai kebijakan ini tidak memikirkan masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau mereka yang tidak fasih menggunakannya.
“Misalnya, seperti bapak-bapak angkut barang ke pasar gitu. Mereka yang sebetulnya tidak butuh smartphone, tapi terpaksa beli untuk kebijakan ini saja,” ujarnya.
Meski ia menilai kebijakan ini bagus untuk membuat penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran, ia meragukan penerapannya di lapangan.
“Pertamina juga harus memperhatikan orang-orang tua yang gagap teknologi, seperti misalnya nelayan yang punya kebutuhan akan BBM penugasan seperti pertalite tapi sulit mendaftar. Ini yang harus diperhatikan,” tandasnya. (IB)
