KARAWANG – Pengangguran masih menjadi persoalan di Kabupaten Karawang. Bahkan dari data BPS tahun 2022, 9,87 persen masuk Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) dari jumlah penduduk Karawang yang mencapai 2,37 juta jiwa.
Persoalan pengangguran itu mendapat sorotan dari Caleg DPR RI, Dr. Anwar Budiman, SH, MM. Menurut Pakar Hukum dan Ketenagakerjaan ini harus ada solusi kongkrit antara Pemda Karawang dengan Kawasan industri yang ada di wilayah itu.
“Nah persoalan pengangguran harus diselesaikan oleh semua elemen baik dari pemerintah daerah, Kawasan industri serta stakeholder lainnya agar lebih maksimal. Jika hanya mengandalkan pemerintah daerah akan sulit mencari solusinya,” ujar Dr. Anwar Budiman yang dihubungi pada Senin (01/01/2024).
Menurutnya sangat ironi sekali persoalan pengangguran terjadi di wilayah yang memiliki industri terbesar ke dua di Jawa Barat ini. Bahkan angka pengangguran di Karawang lebih tinggi dibanding Jawa Barat, karena menurut data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi terpadat di Indonesia tersebut, per Agustus 2022 adalah sebesar 8,31 persen.
Pemkab Karawang juga telah mengeluarkan Perda Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 tentang Administrasi Ketenagakerjaan. Perda itu di atur selanjutnya melalui Perbup No. 8 tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan kerja dimana Pemkab Karawang menggunakan skema proporsi 60:40 untuk tenaga kerja, atau 60 persen tenaga kerja lokal dan 40 persen non lokal.
Namun hasilnya masih nihil dimana angka pengangguran di wilayah yang dikenal kota Pangkal Perjuangan itu hasilnya masih tinggi. Penyerapan tenaga kerja lokal masih belum terserap dengan signifikan.
“Nah jadi kita tidak bisa mengandalakan Perbup itu saja, persoalan penganguran itu sangat komplek, semua elemen harus ikut serta menyelesaikan persoalan tersebut,” tambahnya.
Bahkan, masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang juga dipengaruhi oleh maraknya praktik calo penerimaan tenaga kerja. Seolah-olah, calo seakan sudah menjadi salah satu budaya dalam segala aspek.
Tidak terkecuali di sektor ketenagakerjaan, praktik calo yang sudah terstruktur ini dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka pengangguran di Karawang. “Nah persoalan ini juga yang harus diselesaikan, calo masih menjadi persoalan, orang mau kerja harus keluar duit dulu. Kasus seperti ini perlu sanksi tegas dari aparat hukum,” katanya.
Selain menjalin kerjasama Pemkab dengan para pengusaha di Kawasan industri, perlu juga terus ditingkatkan Balai Pelatihan Kerja (BLK). Bagaimanapun keterampilan skill para generasi muda harus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Pentingnya ini agar perusahaan juga tidak melulu mencari pekerja dari luar. Pekerja lokal juga mampu untuk menjawab apa yang dibutuhkan dunia industri saat ini,” tandasnya.
Dr. Anwar Budiman juga menilai untuk mencapai tujuan bersama dalam mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan menghidupkan kembali asas gotong royong untuk melahirkan kebahagiaan bersama. “Dimana gotong royong itu dilakukan oleh semua stakeholder (Pemda, Pengusaha dan seluruh element masyarakat),” tandasnya. (**)
