KABUPATEN BEKASI – Sebagai wilayah yang termasuk basis industri terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Salah satu langkah yang dapat ditingkatkan yaitu terus mempermudah investor berinvestasi di wilayah paling ujung di Jawa Barat ini.
“Ya mempermudah iklim investasi akan banyak pengusaha yang tertarik membangun pabriknya di sini, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah daerah baik di Karawang atau di Bekasi yaitu dengan mempermudah izin investasinya di sini,” kata Caleg DPR RI Dr. Anwar Budiman, SH, MH pada Kamis (25/01/2024).
Saat ini, tak sedikit para pengusaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini sudah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bahkan, untuk memproses itu dibutuhkan waktu berbulan-bulan.
“Nah seharusnya perizinan itu simple saja, jangan dibikin lama atau dipersulit, itu akan menjadi boomerang juga bagi iklim investasi kita di sini. Seharusnya lebih dipermudah lagi,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Bekasi dan Karawang mengakui jika kemudahan perizinan menjadi syarat mutlak mendorong iklim investasi lebih besar lagi. Seperti di Kabupaten Bekasi yang menduduki peringkat nasional pertama dengan jumlah penanam modal terbesar.
“Nah untuk mempertahankan sebagai wilayah dengan peringkat investasi terbesar, maka sudah selayaknya Pemkab Bekasi terus mempermudah proses perizinannya. Jangan sampai ada kekecewaan dari pengusaha sehingga mereka gulung tikar dari Bekasi,” katanya.
Berdasarkan data investasi sepanjang 2021, Kabupaten Bekasi masih menjadi daerah primadona bagi para investor dengan capaian hingga Rp42 triliun dan menyumbang 31,78 persen total penanaman modal Provinsi Jawa Barat.
Setahun berselang atau sepanjang tahun lalu, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi bertambah menjadi Rp47 triliun, sekaligus menobatkan daerah itu sebagai langganan peringkat pertama nasional dengan jumlah penanaman modal terbesar.
Pemkab Bekasi memastikan iklim investasi tetap kondusif sehingga investor tertarik membuka bisnis baru. Kondisi itu juga diperlukan untuk menjaga 11 kawasan industri besar serta sedikitnya 7.339 perusahaan yang sudah eksisting agar bisa terus menjalankan produksi hingga jangka panjang.
Pemkab Bekasi juga menerapkan sejumlah inovasi pelayanan untuk mempermudah proses perizinan bagi investor, seperti menempatkan perangkat-perangkat daerah terkait dalam satu atap, memperbarui layanan perizinan daring, hingga pendampingan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsurgah) KPK agar seluruh tahapan perizinan berjalan sesuai prosedur ketentuan perundangan.
“Inovasi untuk menggaet investor itu sangat penting tetapi ingin Pemkab jangan lepas begitu saja, harus ada pengawasan yang ketat terhadap proses perizinan, terutama jangan sampai ada oknum bermain di situ,” tandasnya. (**)
