CIKARANG PUSAT – Di bawah langit cerah Jumat pagi, 21 November 2025, Gedung Swatantra Wibawa Mukti di Kompleks Pemkab Bekasi tampak lebih sibuk dari biasanya. Ratusan orang dari beragam sektor usaha berjejer rapi: pelaku UMKM, kontraktor, developer perumahan, pengemudi ojek online, hingga pemilik toko bangunan. Mereka bukan sekadar menghadiri sosialisasi, tetapi menyimak langsung sebuah tawaran perubahan—program Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang kini dikemas pemerintah sebagai pintu masuk menuju pembiayaan rumah dan modal usaha yang lebih ramah rakyat.
Di panggung utama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait—yang akrab disapa Ara—memulai penjelasan dengan gaya yang sejak lama menjadi cirinya: lugas, tegas, dan menantang birokrasi untuk bekerja lebih cepat.
“Kita sebagai birokrat harus cepat,” ujarnya, menunjuk ke arah barisan pejabat, “kalau rakyat bertanya bunganya berapa, maksimal pinjamannya berapa, syaratnya apa, itu harus jelas. Ayo kita gerak cepat. Supaya rakyat nggak usah ke rentenir lagi. Ini bunganya cuma 6 persen.”
Ucapan Ara disambut riuh tepuk tangan, terutama dari para pelaku UMKM yang sehari-hari berhadapan dengan bunga mencekik pinjaman daring dan pinjaman informal. Program KUR Perumahan, kata Ara, adalah inovasi baru yang untuk pertama kalinya dijalankan pemerintah—sebuah langkah yang dimaksudkan untuk menggabungkan kepemilikan rumah dan akses permodalan dalam satu skema yang lebih manusiawi.
“Beri kesempatan rakyat kita menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo,” katanya. “Nggak pernah ada sebelumnya, ini baru pertama kali.”
Di ruangan itu, 196 pelaku UMKM duduk berdampingan dengan 38 kontraktor, 56 developer, 60 pengemudi ojek online, dan 22 pemilik toko bangunan. Bukan kebetulan. Sosialisasi ini dirancang agar seluruh rantai ekosistem perumahan—dari pengembang hingga penyedia bahan bangunan—bertemu langsung dengan bank penyalur seperti BRI dan BJB.
Hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Herman Suryatman, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wakil Bupati Asep Surya Atmaja.
Asep, yang tampak menyimak penuh perhatian, menyebut program ini sebagai jawaban atas keresahan yang selama ini membayangi masyarakat: ketergantungan pada pinjaman online dan rentenir.
“Kita berupaya menghindarkan masyarakat dari pinjol dan rentenir. Program KUR ini paling tepat,” kata Asep.
Bagi pelaku UMKM, lanjutnya, fasilitas pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa jaminan adalah “angin segar yang sudah lama ditunggu”.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menjelaskan upaya pemerintah daerah untuk menurunkan harga rumah subsidi langsung dari hulunya.
Pemkab Bekasi telah membebaskan biaya PBG dan BPHTB untuk perumahan subsidi. Dua biaya perizinan yang selama ini ikut menambah harga jual rumah.
“Dengan dibebaskannya PBG dan BPHTB, nilai penjualan rumah bisa ditekan,” kata Nurchaidir. “Lebih efektif dan lebih rendah biayanya.”
Nurchaidir menegaskan bahwa sosialisasi ini ditujukan bukan hanya bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga bagi mereka yang sedang membangun usaha. Program KUR dan FLPP, menurutnya, dirancang agar warga Kabupaten Bekasi tidak lagi merasa rumah atau modal usaha sebagai kemewahan yang tak terjangkau.
“Bunganya sangat rendah. Dan kalau pinjamannya di bawah 100 juta, tidak ada jaminan,” ujarnya.
Di belakang ruangan, seorang pengemudi ojek online bernama Togar duduk sambil memperhatikan tiap detail penjelasan bank. Selama ini ia hidup berpindah kontrakan, sementara impian memiliki rumah terasa selalu jauh. “Kalau bisa cicilan rendah dan bunganya kecil, ya saya mau. Kalau tidak perlu jaminan, makin mau,” gumamnya.
Di sisi lain, para pelaku UMKM seperti Fatimah—penjual kue basah dari Cibitung—mengaku lebih fokus pada akses permodalan.
“Kalau tadi dibilang bisa pinjam tanpa jaminan, itu seperti mimpi,” katanya. “Yang penting bunganya jelas, dan nggak kayak pinjol yang tiba-tiba naik.”
Program KUR Perumahan dan FLPP menjadi semacam cahaya baru di tengah kecemasan ekonomi yang makin terasa sejak dua tahun terakhir. Masyarakat menunggu solusi yang bukan hanya menjanjikan, tetapi betul-betul bisa diakses.
Di akhir acara, Menteri Ara kembali menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada skema yang dirancang pemerintah pusat, melainkan pada kecepatan dan ketelitian birokrasi daerah.
“Jangan lambat. Kalau lambat, rakyat nggak dapat manfaatnya,” ujarnya.
Hari itu, bukan hanya informasi yang dibagikan. Ada harapan yang turut disebarkan. Di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, program KUR Perumahan dan FLPP bukan sekadar skema pembiayaan—tetapi simbol pemerintah yang ingin menutup celah rentenir dan membuka jalan baru bagi masyarakat menuju rumah layak dan usaha yang lebih berdaya.
Bekasi masih tumbuh, dan mungkin, lewat program ini, tumbuh lebih manusiawi.
