Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
Hujan turun tanpa kompromi. Dalam beberapa hari terakhir, curahnya mengguyur Kabupaten Bekasi nyaris tanpa jeda. Air pun perlahan naik, menutup jalan, menyusup ke rumah-rumah, dan kembali mengingatkan warga pada satu persoalan lama yang belum juga tuntas: banjir.
Data sementara Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat sedikitnya 16 kecamatan terdampak, dengan lebih dari 50 titik genangan tersebar di berbagai wilayah. Aktivitas warga terganggu, jalur penghubung antarkawasan terputus, dan kehidupan sehari-hari kembali harus menyesuaikan diri dengan genangan air yang datang hampir setiap tahun.
Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan gambaran tersebut saat memimpin Apel Hari Desa di Plaza Pemkab Bekasi, Senin, 19 Januari 2025. Dari hasil pemantauan langsung ke lapangan, ia menemukan satu kesamaan mencolok: sebagian besar wilayah yang terendam adalah daerah langganan banjir.
“Rata-rata wilayah yang saya kunjungi itu banjir langganan. Setiap tahun pasti terjadi,” ujar Asep.
Banjir di Bekasi bukan sekadar soal hujan deras. Ia merupakan akumulasi dari persoalan tata kelola air, alih fungsi lahan, hingga sistem drainase yang tak lagi mampu menampung debit air. Kesadaran itulah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai membahas solusi jangka menengah dan panjang bersama para camat.
Diskusi intensif dilakukan untuk mencari jalan keluar agar banjir tidak terus berulang sebagai ritual tahunan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembuatan sodetan dan langkah-langkah teknis lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.“Kemarin saya berdiskusi dengan camat, bagaimana solusinya, apakah melalui sodetan atau langkah teknis lainnya,” kata Asep.
Pemerintah daerah, menurut Asep, menargetkan penanganan banjir dilakukan secara bertahap. Fokusnya tidak hanya pada respons darurat saat air sudah terlanjur naik, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi sejak dini.
Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan menjadi kunci. Asep mengimbau seluruh perangkat daerah—mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah—untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah rawan banjir. Ia menekankan pentingnya memastikan saluran drainase berfungsi optimal, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pun tak luput dari sorotan. Asep meminta ASN tidak sekadar bekerja di balik meja, tetapi hadir di tengah masyarakat—memberikan edukasi, membantu saat darurat, dan memastikan warga merasa tidak sendirian menghadapi bencana.
“Keselamatan dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sementara hujan masih berpotensi turun, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Harapannya sederhana namun mendasar: banjir tak lagi menjadi cerita yang selalu terulang, dan warga Bekasi bisa menjalani musim hujan tanpa rasa waswas yang sama setiap tahun. (IB)
