Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Bekasi, wacana tentang sekolah rakyat kembali mengemuka. Program yang digadang-gadang sebagai jawaban bagi anak-anak dari keluarga miskin ini menyimpan satu catatan penting: jangan sampai niat baik itu justru meleset dari sasaran.
“Sekolah rakyat harus benar-benar mengena untuk siswa yang membutuhkan,” kata Teguh Wibowo, pemerhati pendidikan dari Kampus Global Mulia Cikarang, saat ditemui di sela diskusi pendidikan di Cikarang. Menurut Teguh, program ini akan kehilangan makna jika tidak diarahkan secara tegas kepada anak-anak yang memang sama sekali tidak mampu mengakses pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi.
Ia menekankan, sasaran utama sekolah rakyat seharusnya adalah siswa-siswi dari keluarga miskin ekstrem—mereka yang untuk membayar uang sekolah saja tidak sanggup, apalagi membeli seragam, buku, atau sepatu. “Kalau bisa, sekolah rakyat itu gratis total. Tidak ada pungutan apa pun. Dari seragam, buku pelajaran, sampai kebutuhan dasar seperti sepatu,” ujarnya.
Bagi Teguh, pendidikan gratis setengah hati justru berisiko melahirkan beban baru bagi keluarga miskin. Program sekolah rakyat, kata dia, harus menjadi ruang aman bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh biaya pendidikan, bukan sekadar label kebijakan populis.
Namun persoalan sekolah rakyat tidak berhenti pada soal biaya. Teguh juga mendorong pemerintah daerah agar tidak berjalan sendiri. Ia menilai keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sekolah rakyat menjadi penting, bukan untuk mengkomersialkan pendidikan, melainkan untuk memperkaya perspektif dan kualitas pengelolaan.
“Bagaimanapun, pihak swasta punya pengalaman, inovasi, dan standar manajemen yang bisa menjadi masukan berharga,” kata Teguh. Dengan kolaborasi yang sehat, ia berharap sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kompetensi yang relevan dengan tantangan masa depan.
Cita-citanya sederhana, namun mendasar: melahirkan generasi unggul yang berkualitas, mampu mandiri, dan pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar. “Sekolah rakyat jangan hanya jadi proyek. Ia harus jadi investasi jangka panjang bagi peradaban,” ujarnya.
Di Kabupaten Bekasi, tempat industrialisasi dan kemiskinan kerap berdampingan, sekolah rakyat menjadi pertaruhan. Apakah ia akan menjadi jembatan harapan bagi anak-anak miskin, atau sekadar angka dalam laporan program. Jawabannya, seperti diingatkan Teguh Wibowo, terletak pada satu hal krusial: keberanian untuk tepat sasaran dan serius mengelola masa depan. (IB)
