KABUPATEN BEKASI – Di sebuah aula di Kabupaten Bekasi, Selasa siang pertengahan Januari itu, ratusan siswa SMK menyimak pemaparan tentang peluang kerja ke luar negeri. Bukan sekadar sosialisasi biasa. Di tengah tingginya angka pengangguran Jawa Barat, forum ini menjadi penanda bahwa solusi tak selalu harus dicari di dalam negeri.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.Pol, menyebut penguatan keterampilan siswa SMK sebagai jalan realistis untuk menekan pengangguran yang masih membayangi provinsi berpenduduk lebih dari 51 juta jiwa tersebut. Jawa Barat, kata dia, kini berada di posisi ketiga tertinggi tingkat pengangguran nasional, dengan angka 6,77 persen.
“Dari 26,29 juta angkatan kerja, yang terserap baru sekitar 24,51 juta orang. Artinya, masih ada 1,78 juta pengangguran terbuka,” ujar Syahrir dalam kegiatan sosialisasi yang digelar APJATI bersama Migran Indonesia Asisten (MIA), difasilitasi CADISDIK Wilayah III Jawa Barat.
Potret paling kontras terlihat di Kota Cimahi, yang mencatat tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat, mencapai 8,97 persen. Angka-angka itu, menurut Syahrir, tak bisa dihadapi dengan pendekatan konvensional semata.
Ia menilai, dorongan agar lulusan SMK mampu menembus pasar kerja internasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembukaan satu juta lapangan kerja luar negeri setiap tahun. Bagi Jawa Barat—provinsi dengan pertumbuhan angkatan kerja yang cepat—pasar global bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan strategis.
Tekanan di sektor industri lokal turut mempersempit ruang kerja. UMR tinggi di Kota dan Kabupaten Bekasi, kata Syahrir, mendorong relokasi pabrik ke daerah dengan biaya produksi lebih rendah, seperti Jawa Tengah. Konsekuensinya, lapangan kerja di wilayah industri lama menyusut perlahan namun pasti.
Dalam situasi itu, skema pekerja migran formal muncul sebagai alternatif. Syahrir mencontohkan peluang pelatihan bagi 500 calon tenaga kerja ke Turki yang kini tengah disiapkan. Momentum ini, menurutnya, semestinya dimanfaatkan oleh lulusan SMK yang telah dibekali keahlian teknis.
Namun, keterampilan saja tak cukup. Mental, keberanian, dan informasi yang benar menjadi kunci. Karena itu, Syahrir mendorong sekolah-sekolah SMK aktif menjalin kolaborasi dengan APJATI dan MIA. “Sekolah jangan pasif. Jemput bola. Undang lembaga terkait, beri gambaran nyata agar siswa berani bermimpi dan melangkah ke luar negeri,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Gerakan Literasi Nasional (GLN) ‘Gareulis’ Jawa Barat itu menegaskan, kesiapan lulusan SMK bukan hanya soal mengurangi pengangguran. Lebih dari itu, mereka berpotensi menjadi duta tenaga kerja terampil Indonesia di kancah global—menyumbang devisa sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
“Jika keahlian dan mental mereka siap, lulusan SMK Bekasi dan Jawa Barat bisa menjadi bagian dari solusi besar—bukan hanya bagi daerah, tapi juga bagi Indonesia,” kata Syahrir.
Di tengah derasnya arus tenaga kerja dan perubahan peta industri, bangku SMK kini tak lagi sekadar ruang belajar. Ia bisa menjadi pintu awal menuju dunia kerja global. (IB)
