BANDUNG — Arus informasi di era digital bergerak cepat. Namun, tidak semuanya jernih. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai isu yang dianggap sebagai disinformasi beredar di tengah masyarakat, mulai dari diplomasi Indonesia di forum internasional hingga kebijakan ekonomi dan pangan nasional.
Menanggapi situasi tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat merilis rangkuman capaian strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Maret 2026. Rangkuman ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran berbasis data sekaligus meluruskan sejumlah isu yang dinilai menyesatkan.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, mengatakan salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) terkait konflik di Gaza.
Menurutnya, kehadiran Indonesia di forum tersebut merupakan bagian dari mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengawasi gencatan senjata, bukan perubahan sikap politik luar negeri Indonesia.
“Indonesia hadir di BoP karena kita peduli pada kemanusiaan di Gaza. Duduk di satu meja internasional tidak berarti mengubah pendirian politik. Ingat prinsip diplomasi kita: if you’re not on the table, you’re on the menu,” ujar Syahrir dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (10/3/2026).
Ia juga menanggapi kabar yang menyebut Indonesia menyumbang Rp17 triliun dalam forum tersebut. Menurutnya, informasi itu tidak benar.
“Data resmi menunjukkan penyumbang utama adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Qatar. Indonesia tidak menandatangani komitmen donor tersebut,” jelasnya.
Diplomasi Dagang dan Kedaulatan Data
Di bidang perdagangan internasional, Syahrir menyoroti kerja sama Arrangement on Resilient Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Menurutnya, perjanjian ini memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus mempertahankan surplus perdagangan jangka panjang.
Sejak 1989, Indonesia tercatat mengamankan surplus dagang kumulatif sebesar USD 232 miliar atau sekitar Rp3.900 triliun.
Yang menarik, kata Syahrir, dalam kesepakatan ART juga terdapat klausul yang mengharuskan platform digital asal Amerika Serikat mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia.
“Negosiator kita cerdas. Mereka menyisipkan klausul National Interest sebagai syarat mutlak. Artinya, kedaulatan data pengguna Indonesia tetap terjaga,” katanya.
Revolusi Gizi dan SDM
Salah satu program yang banyak disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini, menurut Syahrir, tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga pada kualitas pembelajaran di sekolah.
Riset terbaru dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 86 persen penerima manfaat mengaku lebih bersemangat belajar setelah mengikuti program tersebut. Sebelumnya, sekitar 60 persen siswa tercatat berangkat ke sekolah dalam kondisi belum sarapan.
“Filosofi kita sederhana: full plates fuel minds. Anak-anak tidak bisa belajar maksimal jika mereka lapar,” ujarnya.
Untuk menjaga kualitas program, pemerintah juga melakukan pengawasan ketat. Hingga Maret 2026, Badan Gizi Nasional menutup 49 dapur penyedia makanan yang dinilai tidak memenuhi standar layanan.
Energi dan Pangan Menuju Kemandirian
Di sektor energi, Indonesia disebut berada pada jalur yang tepat menuju swasembada solar dan avtur pada 2026. Peningkatan kapasitas kilang, termasuk di Kilang Balikpapan, serta pemanfaatan bahan bakar berbasis sawit seperti E50 menjadi pendorong utama.
Untuk bensin, target swasembada ditetapkan pada 2028 dengan kapasitas produksi mencapai 39,9 juta kiloliter.
Sementara di sektor pangan, pemerintah mencatat capaian swasembada beras sebesar 34 juta ton pada 2025. Menurut Syahrir, capaian ini tidak lepas dari reformasi regulasi pupuk yang memangkas 145 aturan menjadi satu Peraturan Presiden.
Dampaknya, harga pupuk turun sekitar 20 persen, sementara harga beli gabah petani tetap terjaga di kisaran Rp6.500 per kilogram.
“Ini bukan sekadar janji politik. Petani langsung merasakan dampaknya di lapangan,” katanya.
Ekonomi Menguat dan Rehabilitasi Sumatera
Kinerja fiskal nasional juga menunjukkan tren positif. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pendapatan negara pada awal 2026 tercatat tumbuh 9,5 persen pada Januari dan 12,8 persen pada Februari.
Penerimaan pajak bahkan meningkat lebih dari 30 persen, didorong oleh implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, serta reformasi internal di Direktorat Jenderal Pajak.
Di sisi lain, upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera juga menunjukkan kemajuan signifikan. Satgas Percepatan Rehabilitasi Sumatera melaporkan bahwa hingga 3 Maret 2026, seluruh infrastruktur jalan dan jembatan nasional telah kembali berfungsi.
Sebanyak 867 puskesmas telah beroperasi kembali, sementara pasokan listrik pulih hingga 99,99 persen.
Pemerintah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp85,36 triliun, dengan Rp21,85 triliun di antaranya telah disalurkan kepada daerah terdampak.
Di tengah derasnya arus informasi yang simpang siur, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan data dan fakta.
“Sebarkan informasi yang benar. Mari fokus pada hasil nyata. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian energi, pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” pungkas Syahrir. (iB)
