Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
Wacana evaluasi hingga kemungkinan penghapusan sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman memunculkan beragam tanggapan dari kalangan akademisi. Di tengah perdebatan tersebut, Ketua Yayasan Global Mulia, H. Teguh Wibowo, memandang isu itu sebagai momentum penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan pembenahan kurikulum secara menyeluruh.
Menurutnya, langkah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang tengah mengevaluasi sejumlah program studi perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bukan semata-mata soal menutup atau mempertahankan sebuah prodi, melainkan memastikan pendidikan tinggi mampu menjawab kebutuhan masa depan.
“Pemerintah sedang melihat perkembangan yang terjadi saat ini. Ada program studi yang dianggap kurang relevan atau tertinggal dibanding kebutuhan zaman. Terutama pada beberapa bidang ilmu dasar yang perlu dikaji kembali relevansinya terhadap perkembangan teknologi, energi, dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Namun, H. Teguh Wibowo menilai evaluasi tersebut tidak boleh diterjemahkan secara sederhana sebagai upaya menghapus disiplin ilmu tertentu. Menurutnya, ilmu-ilmu dasar tetap memiliki peran penting sebagai fondasi pengembangan pengetahuan dan inovasi.
“Jangan sampai dipahami bahwa semua yang dianggap kurang relevan langsung ditutup. Pemerintah tentu melihatnya secara komprehensif. Yang lebih penting adalah bagaimana kurikulum diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri,” katanya.
Di tengah derasnya perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja, perguruan tinggi memang menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara penguasaan ilmu dasar dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Bagi Teguh, wacana yang berkembang saat ini justru dapat menjadi pemicu bagi kampus untuk berbenah.
“Ini bisa menjadi trigger bagi perguruan tinggi untuk mengevaluasi dan membenahi kurikulum. Kampus harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi keilmuan yang menjadi dasar pendidikan tinggi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan kebijakan sebelum melakukan kajian mendalam. Setiap keputusan yang menyangkut masa depan pendidikan tinggi, menurutnya, harus didasarkan pada riset yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Saya kira pemerintah perlu melakukan pengkajian secara menyeluruh. Banyak kebijakan yang terkadang muncul seperti tes ombak. Karena itu harus ada kajian yang benar-benar komprehensif sebelum menjadi regulasi,” ujarnya.
Hasil kajian tersebut, lanjut H. Teguh Wibowo, nantinya harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional sekaligus perkembangan industri yang terus berubah.
Di tengah transformasi ekonomi dan kemajuan teknologi yang berlangsung cepat, diskusi mengenai relevansi program studi menjadi pengingat bahwa dunia pendidikan tidak bisa berjalan di tempat. Kampus dituntut terus beradaptasi, sementara pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan lahir dari perencanaan yang matang. Bagi Teguh Wibowo, titik temu keduanya adalah satu: pendidikan tinggi harus tetap menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan masa depan bangsa. (iB)
