CIKARANG PUSAT – Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan pentingnya integritas, disiplin, dan profesionalisme bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga memastikan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Asep saat memimpin apel perdana sebagai Bupati Bekasi definitif di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (26/10/2026), setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada Jumat (23/10/2026).
Dalam amanatnya, Asep mengajak seluruh ASN memperkuat komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Kewenangan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk meluruskan niat, memperkuat integritas, meningkatkan disiplin, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Asep menyampaikan empat poin utama yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bekasi, yakni penguatan birokrasi, evaluasi kinerja, peningkatan kedekatan dengan masyarakat, serta penguatan komitmen terhadap pembangunan daerah.
Pertama, ia ingin membangun birokrasi yang solid, profesional, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki target yang jelas, program terukur, serta capaian kerja yang dapat dievaluasi.
“Saya membutuhkan ASN yang mampu bekerja secara profesional, memiliki kompetensi, loyal terhadap tugas dan tanggung jawab, serta berkomitmen terhadap kemajuan Kabupaten Bekasi. Saya tidak ingin birokrasi kita berjalan lambat, terjebak dalam rutinitas, atau hanya sibuk dengan laporan administratif tanpa hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kedua, Asep memastikan evaluasi terhadap kinerja pejabat dan perangkat daerah akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap pejabat menjalankan tugas sesuai kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawabnya.
Ia meminta kepala perangkat daerah memahami persoalan di lingkungan kerja masing-masing, mampu mengambil keputusan, menghadirkan inovasi, serta menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Pejabat dengan kinerja baik dan komitmen terhadap masyarakat, kata dia, patut memperoleh apresiasi. Sementara itu, kinerja yang belum memenuhi harapan harus ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan.
Ketiga, Asep meminta ASN lebih dekat dengan masyarakat dan turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan warga. Ia menekankan pentingnya pendekatan belanja masalah, yakni mengidentifikasi persoalan nyata di tengah masyarakat sebelum merumuskan kebijakan dan menentukan program pembangunan.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, banjir, kerusakan jalan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, hingga pelayanan administrasi. Ia juga meminta pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat tanpa terhambat ego sektoral.
Menurutnya, persoalan yang melibatkan beberapa perangkat daerah harus diselesaikan melalui koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar penanganannya lebih efektif.
Keempat, Asep meminta seluruh kepala perangkat daerah memiliki kepedulian dan komitmen kuat terhadap kemajuan Kabupaten Bekasi. Setiap pejabat diharapkan memahami karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah agar pembangunan berjalan optimal, terarah, merata, dan berkelanjutan.
Ia menilai Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar di sektor industri, perdagangan, pertanian, serta sumber daya manusia yang harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Asep juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.
“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat dalam angka dan laporan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah dalam APBD harus dipertanggungjawabkan dan diupayakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh ASN karena pembangunan Kabupaten Bekasi tidak dapat dijalankan oleh bupati seorang diri. Koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan, terutama dalam menangani persoalan yang saling berkaitan.
Asep juga membuka ruang bagi kritik, saran, dan gagasan konstruktif untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Ia meminta setiap masukan disampaikan secara objektif berdasarkan data dan fakta, serta disertai solusi yang dapat dilaksanakan.
“Kita tidak boleh anti-kritik, karena kritik yang dibangun merupakan bagian penting dalam perbaikan pemerintahan. Saya ingin bangun suasana kerja yang sehat, terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir amanatnya, Asep mengajak seluruh ASN menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, integritas sebagai prinsip, profesionalisme sebagai standar, dan kepuasan masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelayanan publik.
Ia berharap seluruh ASN dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pengabdian terbaik bagi Kabupaten Bekasi sesuai harapan masyarakat. (iB)
