Pengembang menyerahkan Kebijakan Penyelesaian Tanah di Kampung Nambo kepada Bupati Bekasi

HUKUM136 BACA

KABUPATEN BEKASI – Pengembang kawasan industri menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Bekasi untuk menjadi fasilitator atau mediator dalam proses penyelesaian tanah milik warga di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru.

Fasilitator dari pihak pengembang kawasan, Budiyanto, menjelaskan bahwa pihak pengembang memberikan kewenangan kepada Bupati Bekasi untuk memfasilitasi proses penyelesaian tanah warga agar persoalan yang berkembang dapat menemukan titik penyelesaian.

“Jadi, dari pengembang itu menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada Bupati Bekasi agar menjadi fasilitator penyelesaian tanah warga di Kampung Nambo,” ujar Budiyanto.

Menurutnya, apabila warga tetap tidak bersedia menjual tanahnya kepada pengembang, warga diminta membuat surat pernyataan resmi yang menyatakan penolakan tersebut. Surat pernyataan itu nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri.

Dengan demikian, rencana tata ruang kawasan industri dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi serta keberadaan lahan warga yang tidak bersedia dibebaskan.

Budiyanto menambahkan, pihak pengembang juga menyatakan kesiapannya untuk membangun kembali sejumlah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, terutama akses jaringan listrik dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan roda dua.

Namun demikian, dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut, Budiyanto juga meminta warga untuk mencabut laporan yang telah disampaikan ke Polres Metro Bekasi agar proses penyelesaian melalui musyawarah dapat berjalan lebih kondusif.

Terkait nilai pembebasan lahan, Budiyanto menegaskan bahwa pengembang siap membeli tanah warga dengan harga Rp1 juta per meter persegi. Selain pembayaran tersebut, pengembang juga menawarkan penggantian tanah di lokasi yang dinilai cukup strategis.

“Pengembang siap membeli tanah dengan harga Rp1 juta per meter, ditambah penggantian tanah dengan lokasi yang cukup strategis. Luas tanah pengganti juga sama persis dengan luas tanah yang ditempati warga,” tegasnya.

Ia berharap, melalui fasilitasi Bupati Bekasi dan komunikasi antara seluruh pihak, persoalan lahan di Kampung Nambo dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat maupun rencana pengembangan kawasan industri. (iB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *