CIKARANG PUSAT – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid mengingatkan agar pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran. Pemkab diminta agar pemberian BLT BBM itu mengacu pada aturan yang telah dipemeritah.
Misalnya saja, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/2022 secara rinci mengatur bahwa belanja bansos itu diarahkan untuk ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), dan nelayan. Selain itu, digunakan untuk penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
“Nah ini yang harus ditekankan dalam pemberian BLT BBM ini, agar tepat sasaran da nada efek dari pemberian bantuan tersebut, karena mereka lah yang merasakan dampak dari kenaikakn BBM subsidi ini,” ujar Faizal Hafan Farid.
Tak hanya itu, Dewan yang biasa disapa Bang Haji Faizal atau BHF itu jika pemerintah daerah wajib membelanjakan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Beleid itu menetapkan bahwa pemda harus menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang dianggarkan pada Oktober 2022 hingga Desember 2022 guna memitigasi dampak inflasi.
“Ya belum lama ini Pemda Kabupaten Bekasi menetapkan RAPBD Perubahan tahun 2022, dan bisa dipastikan dalam RAPBD itu 2 persen untuk BLT kenaikan BBM ke masyasrakat yang terdampak,” katanya.
BHF juga berharap penyaluran BLT BBM itu mengena ke masyarakat yang terdampak langsung. Sampai saat ini, Pemkab Bekasi telah menyalurkan 93 persen lebih penyaluran BLT BBM itu ke masyarakat penerima manfaat.
“Ya ini harus lebih dipacu lagi karena masyarakat sangat terasa sekali dengan kenaikan BBM, terutama memicu beberapa kenaikan harga bahan pokok, ini yang harus kita antisipasi,” ujarnya.
Seperti yang terjadi pada para pedagang tempe yang melakukan aksi menolak kanaikan harga kedelai. Dengan kenaikan kedelai itu, sangat memukul perekonomian masyarakat terutama para pedagang tempe, gorengan dan ibu rumah tangga yang doyan mengkonsumsi tempe.
“Nah ini ya kita khawatirkan kedepan, terjadi inflasi dengan kenaikan bahan pokok akibat kenaikan BBM, seperti resesi yang telah terjadi dibeberapa negera eropa seperti inggris,” tandasnya. (IB)
