KOTA BEKASI – Sejalan dengan pemangkasan dan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah pun akan melakukan serupa tak terkecuali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Faisyal Hermawan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang memang salah satunya juga membidangi pengawasan BUMD.
“Kebetulan saya duduk di Komisi III DPRD Jabar dan kami sepakat akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menyikapi hal tersebut secara khusus BUMD yang bermasalah dan tidak menghasilkan,” ujar Faisyal dalam keterangan resminya, di Kota Bekasi, Kamis (31/7/2025).
Lebih lanjut Faisyal mengungkapkan bahwa dari 40 lebih BUMD se Jawa Barat, namun hanya dua BUMD saja yang dinilai baru mampu optimal dalam menghasilkan dan memberikan keuntungan bagi Pajak Asli Daerah (PAD).
“Yang kita tahu memang BUMD selama ini berfungsi sebagai wadah balas budi dalam politik praktis dan bukan rahasia umum lagi. Namun bukan berarti terlepas adanya efisiensi dari pusat atau tidak, saya pikir para pegawai BUMD harus bisa bekerja profesional dan mengkedepankan kepentingan perusahaan, ” papar Faisyal.
Faisyal juga mengungkapkan pihaknya sebelumnya telah menggulirkan komunikasi bersama para ketua fraksi untuk melakukan efisiensi terhadap BUMD.
“Yang saya tahu hal ini sangat disambut baik oleh bapak Gubernur terpilih. Bahkan menurut Pak Dedy Mulyadi, dia sendiri yang akan bertindak melakukan efisiensi terhadap BUMD, ” kata Faisal.
Menurutnya efisiensi anggaran yang dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk menonaktifkan BUMD yang mengalami masalah. Karena hanya menggerogoti APBD daerah saja.
“Kalau hanya bikin rugi secara manajemen perusahaan yang sehat seharusnya opsi penutupan perlu dilakukan. Tapi kita lihat juga nanti bagaimana reaksi dari Bapak Gubernur,” ujarnya
Diketahui Kota Bekasi sendiri memiliki lima BUMD. Namun sebagian ada beberapa pengelolaannya masih belum terbuka kepada publik dan diduga bermasalah.
Terkait dengan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu membuat keputusan yang tidak populis dengan memangkas pengeluaran daerah yang percuma, khususnya BUMD. Penonaktifan BUMD yang bermasalah diharapkan juga mampu membuat pengalokasian dana yang signifikan kepada sektor lain yang lebih membutuhkan untuk masyarakat. (adv-ris)
