CIKARANG PUSAT — Pembentukan Satgas Ketenagakerjaan oleh Pemkab Bekasi mendapat dukungan penuh dari Ketua Bidang IV Forum Investor Bekasi (FIB), Teguh Wibowo. Ia menilai langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Bekasi serius menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan dunia usaha.
Menurut Teguh Wibowo, Satgas Ketenagakerjaan bisa menjadi “rem panas” di tengah kerasnya hubungan industrial di kawasan industri terbesar se-Indonesia itu. Ia menegaskan, perlindungan hak pekerja memang wajib dijaga, namun iklim investasi juga tidak boleh dikorbankan.
“Kalau dua kepentingan ini bisa dijaga dengan baik, saya kira akan ketemu titik keadilan. Hubungan industrial bisa harmonis dan kawasan industri tumbuh sehat,” tegasnya.
Ia menilai Kabupaten Bekasi memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pusat industri terbesar nasional dengan nilai investasi triliunan rupiah. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja harus terus diperkuat agar tidak terjadi benturan berkepanjangan.
“Bekasi ini daerah industri. Pemerintah daerah, perusahaan, dan serikat pekerja harus duduk bersama. Jangan sampai ada pihak yang merasa ditinggalkan,” katanya.
CEO Yayasan Global Mulia Cikarang itu juga menyinggung status Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan UMK tertinggi se-Indonesia. Kondisi itu, kata dia, harus diimbangi dengan situasi industri yang kondusif agar investor tidak lari ke daerah lain.
“Perusahaan tentu ingin usahanya berjalan optimal. Jangan terlalu banyak hambatan, jangan sedikit-sedikit demo. Aspirasi boleh disampaikan, tapi tetap dalam koridor kondusif dan membangun,” ujarnya.
Ia optimistis keberadaan satgas akan efektif bila diisi orang-orang kompeten dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Menurutnya, forum itu harus menjadi ruang komunikasi intensif untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara cepat dan adil.
Tak hanya soal buruh dan investasi, Teguh juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ia mengingatkan agar program CSR tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka.
“CSR harus benar-benar menyentuh masyarakat dan keluarga pekerja. Jangan cuma pencitraan,” katanya.
Ia bahkan menyinggung potensi besar dana CSR di Kabupaten Bekasi. Dengan ribuan perusahaan yang beroperasi, kontribusi sosial disebut bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulan bila dikelola serius.
“Kalau ada 6.000 perusahaan dan satu perusahaan saja menyumbang Rp1 juta per bulan, itu sudah Rp6 miliar. Dana sebesar itu bisa membantu pendidikan, kesehatan, jalan umum, sampai masyarakat tidak mampu,” ungkapnya.
Teguh Wibowo berharap Satgas Ketenagakerjaan mampu menjadi jembatan harmonisasi antarstakeholder sehingga Kabupaten Bekasi semakin menarik bagi investor, terutama di tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil.
“Kalau Pemkab Bekasi bisa menjaga harmoni antara pekerja dan dunia usaha, saya yakin Bekasi akan makin menggiurkan bagi investor,” tandasnya. (iB)
