Ketika kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln merapat ke perairan Timur Tengah, nada peringatan segera terdengar dari Teheran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memilih jalur diplomasi: sebuah panggilan telepon ke Riyadh, langsung kepada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Di tengah ancaman perang baru, percakapan itu menjadi sinyal bahwa ketegangan kawasan kembali berada di titik rawan.
Dalam pembicaraan tersebut, Pezeshkian mengecam apa yang ia sebut sebagai “ancaman Amerika Serikat” — tekanan militer dan ekonomi yang menurutnya hanya akan mengguncang stabilitas regional. “Ancaman ini bertujuan mengganggu keamanan kawasan dan tidak akan menghasilkan apa pun selain ketidakstabilan,” ujar Pezeshkian, seperti dikutip pernyataan resmi kantornya.
Presiden Iran juga menyinggung tekanan berlapis yang dihadapi negaranya dalam beberapa bulan terakhir: sanksi ekonomi, tekanan politik, hingga campur tangan eksternal. Semua itu, menurut Pezeshkian, gagal melumpuhkan daya tahan rakyat Iran.
Respons dari Riyadh terbilang menenangkan. Mohammed bin Salman, menurut pernyataan resmi Arab Saudi, menegaskan komitmen Kerajaan terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Lebih jauh, ia menyampaikan sikap yang jarang diutarakan secara terbuka: Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun daratannya digunakan untuk aksi militer terhadap Iran, dari pihak mana pun.
“Kerajaan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Iran,” demikian laporan Kantor Berita Resmi Saudi (SPA). Riyadh, kata MBS, mendukung penyelesaian konflik melalui dialog dan menolak eskalasi bersenjata.
Pernyataan itu datang di saat Washington justru menaikkan tensi. Dalam pidatonya di Iowa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman terbuka. Ia menyebut sebuah “armada besar dan indah” tengah bergerak menuju Iran, sembari mengulang tuntutan lama: Teheran harus tunduk pada syarat-syarat Amerika Serikat.
“Saya harap mereka membuat kesepakatan,” kata Trump. “Seharusnya mereka melakukannya sejak awal.”
Ancaman itu mengingatkan kembali pada konflik singkat namun intens pada Juni 2025, ketika Israel melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas nuklir Iran dan menewaskan beberapa pejabat militer senior serta ilmuwan nuklir. Amerika Serikat kemudian ikut terlibat dalam perang selama 12 hari dengan membombardir tiga situs nuklir utama Iran—konflik yang meletus tepat sebelum putaran negosiasi nuklir dijadwalkan berlangsung.
Sejak saat itu, pembicaraan nuklir tak pernah benar-benar dilanjutkan. Trump terus menekan agar Iran menghentikan pengayaan uranium dan membongkar program nuklirnya. Namun Teheran bergeming.
“Peluang Iran menyerah pada tuntutan AS hampir nol,” kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, kepada Al Jazeera. Menurutnya, para pemimpin Iran meyakini bahwa kompromi di bawah tekanan hanya akan mengundang tekanan yang lebih besar.
Di lapangan, bahasa yang digunakan bahkan lebih keras. Mohammad Akbarzadeh, wakil politik angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak terlibat, langsung atau tidak langsung. “Negara-negara tetangga adalah teman kami,” ujarnya. “Tetapi jika tanah, langit, atau perairan mereka digunakan untuk melawan Iran, mereka akan dianggap sebagai musuh.”
Nada serupa disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran. Juru bicara Esmaeil Baghaei mengingatkan bahwa serangan terhadap Iran tidak akan berdampak lokal. “Kurangnya keamanan itu menular,” katanya. “Konsekuensinya akan dirasakan di seluruh kawasan.”
Di tengah lalu lintas kapal perang, ancaman balasan, dan diplomasi telepon tingkat tinggi, Timur Tengah kembali berada di persimpangan berbahaya. Satu langkah keliru—atau satu misil yang diluncurkan—bisa mengubah peringatan menjadi perang terbuka. Dan seperti biasa, kawasan ini tahu betul: konflik jarang berhenti pada satu negara saja. (IB)
