Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
Di tengah tingginya capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bekasi yang sudah mendekati angka sempurna, masih ada ribuan warga yang belum memiliki perlindungan kesehatan. Mereka hidup di balik statistik Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai sekitar 99 persen, menunggu uluran tangan agar bisa mengakses layanan kesehatan tanpa dibayangi biaya berobat.
Kondisi itulah yang mendorong BPJS Kesehatan Cabang Cikarang memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Senin (15/6/2026), di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, BPJS Kesehatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah pelaku usaha melalui skema Donasi JKN untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif Tahun 2026.
Bagi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadillah, kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni administratif. Ia melihatnya sebagai upaya membangun budaya gotong royong baru dalam pembiayaan kesehatan masyarakat.
“Hari ini ada tiga fokus utama yang kami dorong, yaitu penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan Program Donasi JKN, dan perlindungan bagi relawan serta pekerja yang terlibat dalam operasional SPPG,” ujar Erwin.
Di sebuah kabupaten yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, potensi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memang sangat besar. Ribuan perusahaan berdiri di wilayah Bekasi, berdampingan dengan desa-desa yang masih menyimpan persoalan sosial, termasuk akses terhadap perlindungan kesehatan.
Melalui Program Donasi JKN, BPJS Kesehatan mencoba menjembatani dua dunia tersebut. Perusahaan-perusahaan diajak mengambil peran lebih aktif, bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari solusi sosial.
Menurut Erwin, masih terdapat sekitar 30 ribu warga Kabupaten Bekasi yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Selain itu, sekitar 600 ribu peserta lainnya tercatat tidak aktif karena berbagai faktor, mulai dari tunggakan iuran hingga perubahan status pekerjaan.
“Program donasi ini kami harapkan menjadi solusi jangka panjang. Tidak semua persoalan bisa ditanggung oleh APBN maupun APBD. Karena itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Kolaborasi tersebut juga menyasar para relawan dan pekerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada manfaat program bagi penerima makanan. Namun di balik operasional dapur MBG, terdapat ratusan pekerja dan relawan yang juga membutuhkan perlindungan kesehatan.
BPJS Kesehatan ingin memastikan mereka tidak luput dari perhatian.
“Kami ingin seluruh relawan yang bekerja di dapur SPPG terlindungi dalam Program JKN sehingga mereka memiliki rasa aman saat menjalankan tugasnya,” kata Erwin.
Menariknya, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai mitra administratif. Ke depan, koperasi tersebut akan menjadi pusat layanan masyarakat yang memudahkan pembayaran iuran dan akses informasi kepesertaan JKN hingga ke tingkat desa.
Dengan dukungan sektor perbankan, termasuk Bank Negara Indonesia (BNI), fasilitas pembayaran akan ditempatkan di koperasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus kepesertaan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk transformasi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan menyambut baik inisiatif tersebut. Camat Cikarang Selatan Muhammad Said menilai keterlibatan dunia usaha merupakan kunci keberhasilan dalam memperluas perlindungan sosial.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah tentu tidak akan cukup. Karena itu kami berharap pelaku usaha ikut berkontribusi membantu masyarakat yang belum mampu agar jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaannya dapat terjamin,” ujarnya.
Muhammad Said mengungkapkan, saat ini pihaknya juga tengah mendorong sekitar 20 yayasan dan pengelola dapur MBG di wilayah Cikarang Selatan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja dan relawan yang terlibat.
Baginya, kesejahteraan pekerja tidak hanya diukur dari besaran penghasilan, tetapi juga dari kepastian perlindungan ketika sakit atau mengalami risiko kerja.
Di tengah geliat industri yang terus berkembang, kolaborasi yang dibangun BPJS Kesehatan ini menghadirkan pesan sederhana: jaminan kesehatan bukan semata urusan pemerintah. Ia adalah tanggung jawab bersama.
Dari ruang rapat hingga dapur MBG, dari kawasan industri hingga koperasi desa, semangat gotong royong kembali dicoba dihidupkan. Sebab di balik angka-angka statistik kepesertaan, ada ribuan warga yang berharap ketika sakit datang, mereka tidak perlu memilih antara berobat atau mempertahankan kebutuhan hidup sehari-hari. (iB)
