KABUPATEN BEKASI –Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi terus mendorong potensi penerimaan dan pendapatan daerah agar dapat mendorong pembangunan di Kabupaten Bekasi lebih maksimal. Pasalnya, dari kebutuhan anggaran pembangunan di Kabupaten Bekasi mencapai Rp 40 Triliun, sementara porsi APBD Kabupaten Bekasi sekitar Rp 7 Triliun.
“Kebutuhan yang disampaikan Pj Bupati Bekasi mencapai Rp 40 Triliun, nah ini harus dilakukan identifikias mana saya yang menjadi prioritas, mana saja yang bisa didanai pemeritah pusat, provinsi atau dari CSR, itu harus dilakukan pemerintah daerah,” jelas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Hj. Ani Rukmini pada Kamis (08/06/2023).
Menurutnya, sumber-sumber anggaran harus diaktivasi kembali agar dapat digunakan dengan baik. Aktivasi sangat penting untuk membantu APBD dalam mendanai kekurangan anggaran pembangunan yang dibutuhkan.
“Jadi tidak melulu dari APBD, tapi juga ada anggaran dari pusat, pemerintah provinsi dan CSR. Walalupun CSR tak berharap banyak tetapi tetap harus masuk pada rencana skema perencanaan pembangunan,” tambahnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS itu mengakui kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya lebih besar dari jumlah postur APBD-nya sendiri. Terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Bekasi seperti jalan, fasilitas bangunan sekolah dan lainnya.
“Ya memang lebih besar pasak dari pada tiang, dalam kontek apapun baik itu kebutuhan dan ketersediaan anggaran makanya sekali lagi saya katakan ? perlu dilakukan identifikasi kebutuhan mana saja yang harus didahulukan,” katanya.
Hj. Ani Rukmini juga berharap agar pengelolaan CSR dapat dikelola dengan baik. Dengan jumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi yang mencapai ribuan, akan menjadi potensi tersendir untuk menujang pembangunan, seperti infrastuktur pendidikan dan lainnya.
“Bagi pengelola CSR itu harus dikelola semua dengan baik, kan sudah ada Perdanya. Sehingga perusahan atau para pengusaha dapat memberikan kontribusinya melalui CSR seperti rehabilitasi sekolah dan lainnya,” tandasnya. (Adv)
Komentar