Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
Di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, layar-layar virtual menyala serempak pada Senin, 12 Januari 2026. Dari titik inilah pemerintah pusat memulai groundbreaking nasional Sekolah Rakyat—sebuah proyek yang digadang-gadang menjadi jembatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu simpul penting dari agenda besar itu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengikuti seremoni tersebut secara virtual, didampingi Kepala Dinas Cipta Karya dan Kepala Dinas Sosial. Di hadapan kamera, Endin menyampaikan optimisme. Progres pembangunan Sekolah Rakyat di Bekasi, kata dia, telah mencapai sekitar 10 persen. “Kontraknya berjalan sampai Juni 2026. Pekerjaan di lapangan sudah dimulai dan sesuai rencana,” ujarnya.
Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik. Ia dirancang sebagai intervensi sosial. Pemerintah pusat menempatkan program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan dasar hingga menengah bagi keluarga miskin dan rentan. Kabupaten Bekasi, dengan dinamika urban dan industri yang kuat, menyimpan ironi ketimpangan pendidikan yang hendak dijawab lewat sekolah ini.
Endin tak lupa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat. “Terima kasih kepada Bapak Presiden, Kementerian PUPR, dan jajaran wilayah Jawa Barat yang sudah bekerja,” katanya. Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, proyek ini adalah peluang memperkecil jarak antara mereka yang menikmati pertumbuhan ekonomi dan mereka yang tertinggal di pinggiran.
Persiapan tak hanya dilakukan di sisi bangunan. Pemerintah daerah mulai menata calon peserta didik. Kepala Dinas Sosial melaporkan, pendataan siswa telah dilakukan melalui pemutakhiran basis data—dari DTKS menuju DTSN. Penjaringan difokuskan pada keluarga di desil 1 hingga 5. “Saat launching, kewajiban kita menyiapkan peserta sudah siap,” ujar Endin.
Sekolah Rakyat di Bekasi dirancang lengkap. Pendidikan akan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan target sekitar seribu siswa untuk satu angkatan. Endin berharap, lewat skema ini, tak ada lagi anak Bekasi yang terhenti pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. “Ini pendidikan yang setara dan inklusif,” katanya.
Dari sisi teknis, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat Kementerian PUPR, Tommy, menjelaskan bahwa proyek Bekasi masuk dalam paket pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat Tahap II. Kontrak pekerjaan dimulai sejak 2 Desember 2025 dan dijadwalkan rampung pada 29 Juli 2026.
Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 5,4 hektare—aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang akan dihibahkan kepada Kementerian Sosial sebagai pengelola. Di atas lahan itu akan dibangun ruang kelas, asrama putera dan puteri, hunian wali asrama dan pengajar, hingga fasilitas penunjang: ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, dan sarana olahraga. Lapangan mini soccer, basket, dan lapangan upacara ikut melengkapi.
Setelah serah terima pertama, Sekolah Rakyat Bekasi direncanakan langsung beroperasi. Siswa-siswi Sekolah Rakyat rintisan akan dipindahkan, sembari membuka ruang bagi peserta didik baru. Jumlahnya, lagi-lagi, mendekati seribu orang.
Sekolah Rakyat di Bekasi adalah potret harapan yang dibangun perlahan—10 persen demi 10 persen. Di tengah beton, asrama, dan ruang kelas yang masih bertumbuh, tersimpan janji yang lebih besar: pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial. Jika berjalan sesuai rencana, di tanah industri ini akan lahir ruang belajar yang memberi kesempatan kedua bagi mereka yang selama ini berada di tepi. (IB)
