CIKARANG SELATAN — Pagi itu, Jalan KH. Raden Ma’mun Nawawi di Desa Sukadami tidak hanya dipadati kendaraan, tetapi juga harapan. Di tengah geliat kawasan industri yang tak pernah benar-benar tidur, sebuah gedung baru berdiri sebagai simbol: akses kesehatan yang lebih dekat, lebih layak, dan—di atas kertas—lebih adil.
Peresmian Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cikarang, Rabu (29/4/2026), bukan sekadar seremoni. Di balik pita yang digunting, terselip persoalan lama yang coba dijawab: bagaimana memastikan jutaan warga Kabupaten Bekasi benar-benar terlindungi saat sakit datang tanpa aba-aba.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, tak menutup-nutupi urgensinya. Dengan populasi menembus 3,4 juta jiwa dan ribuan perusahaan beroperasi, Bekasi adalah mesin ekonomi raksasa. Namun mesin itu, kata dia, tak akan berjalan jika kesehatan warganya rapuh.
“Yang saya ingin sederhana, ke mana pun warga pergi, mereka punya jaminan kesehatan. Bukan hartanya yang dijaminkan, tapi kesehatannya,” ujarnya, menekankan bahwa perlindungan kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar.
Pernyataan itu terdengar ideal. Namun realitas di lapangan sering kali lebih rumit. Tunggakan iuran, pelayanan tersendat, hingga pasien yang terhambat administrasi menjadi cerita berulang dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Asep mengakui hal itu. Pemerintah Kabupaten Bekasi, katanya, sedang membereskan pekerjaan rumah besar: utang layanan kesehatan yang sempat membayangi pelayanan warga.
Angkanya tidak kecil. Rp163 miliar telah dibayarkan, sementara sisanya menunggu penyelesaian lintas pemerintah. “Uangnya sudah ada, tinggal dibayarkan. Saya tidak ingin ada tunggakan lagi,” tegasnya.
Di titik ini, peresmian gedung baru menjadi lebih dari sekadar pembangunan fisik. Ia menjadi penanda upaya memperbaiki sistem yang selama ini kerap tersendat di hulu maupun hilir.
Di dalam gedung yang kini berdiri menggantikan kantor sewa di Ruko Cikarang Central City, suasana pelayanan dirancang berbeda. Lebih terang, lebih terbuka, dan—setidaknya dalam konsep—lebih manusiawi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadillah, menyebut lonjakan peserta sebagai alasan utama. Hingga Maret 2026, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bekasi telah menyentuh 98,63 persen, setara 3,42 juta jiwa.
Angka itu impresif, nyaris menyentuh semesta cakupan. Namun di balik statistik, tantangan pelayanan justru membesar. Ribuan badan usaha, ratusan fasilitas kesehatan, dan jutaan peserta membutuhkan sistem yang tak hanya luas, tetapi juga responsif.
“Gedung ini bagian dari peningkatan layanan. Kami ingin peserta dilayani lebih cepat, lebih nyaman,” kata Erwin.
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Vetty Yulianty Permanasari, menambahkan dimensi lain: keberlanjutan. Gedung ini mengusung konsep eco green office—memanfaatkan cahaya alami, efisiensi energi, hingga layanan digital untuk menekan penggunaan kertas.
Namun yang lebih penting, menurutnya, adalah aksesibilitas. Gedung ini dirancang inklusif, membuka akses bagi penyandang disabilitas—sebuah detail yang sering luput dalam pembangunan fasilitas publik.
Di sinilah wajah baru pelayanan coba ditampilkan: modern, ramah lingkungan, dan inklusif. Tetapi pertanyaan mendasarnya tetap sama—apakah perubahan fisik ini akan sejalan dengan perubahan layanan?
Asep memberikan garis tegas. Ia meminta rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak lagi menjadikan administrasi sebagai penghalang.
“Terima dulu pasiennya. Jangan pertaruhkan nyawa hanya karena regulasi,” ujarnya.
Pernyataan itu menyentuh inti persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat: benturan antara prosedur dan kemanusiaan.
Gedung baru ini, pada akhirnya, adalah simbol. Ia merepresentasikan niat memperbaiki, memperluas, dan mempercepat layanan. Namun seperti banyak proyek publik lainnya, keberhasilannya tidak akan diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari satu hal sederhana—apakah warga bisa berobat tanpa dipersulit saat mereka paling membutuhkan.
Di Kabupaten Bekasi, pertaruhan itu kini dimulai dari sebuah gedung baru di Cikarang Selatan. (iB)
