JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah memperluas akses gizi bagi generasi muda, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki fase evaluasi penting. Bukan sekadar memperbesar jumlah penerima manfaat, pemerintah mulai menyoroti satu pertanyaan mendasar: apakah bantuan sudah benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan?
Pertanyaan itu mengemuka setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan rencana penataan ulang atau refocusing penerima manfaat MBG. Langkah tersebut bertujuan memastikan anggaran negara yang digelontorkan untuk program gizi dapat memberikan dampak yang lebih optimal.
Saat ini, program MBG menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat. Angka yang sangat besar itu menjadi kebanggaan sekaligus tantangan. Di balik capaian tersebut, pemerintah menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kelompok sasaran agar bantuan tidak hanya luas, tetapi juga tepat sasaran.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengevaluasi keterlibatan sekolah-sekolah elite dalam program tersebut. Menurut Nanik, sekolah dengan latar belakang ekonomi yang kuat kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.
“Rasanya tidak perlu sekolah-sekolah kaya menjadi penerima manfaat, pasti gizinya anak-anak di rumah terpenuhi,” ujar Nanik usai pelantikan, Senin, 8 Juni 2028.
Pernyataan itu memunculkan diskusi baru tentang keadilan distribusi bantuan sosial. Selama ini, MBG dirancang sebagai program berskala nasional yang menjangkau berbagai kelompok. Namun dalam pelaksanaannya, muncul kebutuhan untuk membedakan antara penerima yang sekadar mendapatkan manfaat dan mereka yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
Bagi pemerintah, refocusing bukan berarti mengurangi komitmen terhadap pemenuhan gizi anak Indonesia. Sebaliknya, langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat efektivitas program. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara diharapkan mampu menjangkau kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah gizi, seperti anak-anak dari keluarga rentan, wilayah tertinggal, atau kelompok yang selama ini belum tersentuh bantuan.
BGN saat ini tengah melakukan kajian terhadap data penerima manfaat yang ada. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah seluruh penerima saat ini masih layak mendapatkan bantuan atau ada sebagian yang dapat dialihkan demi membuka ruang bagi kelompok lain yang lebih membutuhkan.
“Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” kata Nanik.
Pendekatan baru ini sekaligus mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan sosial. Ukuran keberhasilan program tidak lagi hanya dihitung dari banyaknya penerima, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan dampak yang dihasilkan. Di tengah keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan masyarakat, pemerintah berupaya memastikan bantuan gizi hadir di meja makan mereka yang paling membutuhkan.
Jika kajian tersebut terealisasi, wajah Program Makan Bergizi Gratis akan mengalami penyesuaian signifikan. Sekolah-sekolah yang selama ini dianggap memiliki kemampuan ekonomi memadai mungkin tidak lagi masuk dalam daftar prioritas. Sebagai gantinya, ruang penerima manfaat dapat diperluas kepada anak-anak yang selama ini berada di luar jangkauan program.
“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” tandas Nanik.
Pada akhirnya, refocusing MBG bukan hanya soal angka penerima manfaat. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi upaya memastikan bahwa setiap paket makanan bergizi yang dibagikan benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan, sehingga tujuan besar menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas dapat tercapai secara lebih efektif. (iB)
