KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jabar Faizal Hafan Farid menilai jika vaksinasi menjadi solusi menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Pemkab Bekasi diminta terus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dalam memenuhi kebutuhan vaksinasi PMK.
“Vaksinasi merupakan jalan keluar untuk penanggulangan PMK dari dinas provinsi Jabar melalui koordinasi satgas PMK, termasuk Kabupaten Bekasi menjadi prioritas menangani PMK,” ujar Faizal pada rabu (12/10).
Kabupaten Bekasi melalui dinas pertanian memiliki target penyuntukan vaksin sebanyak 7500 ekor hewan ternak. Di antaranya sapi akseptor, sapi jantan dan betina, kerbau dan kambing khusus untuk pembibitan. Namun dari sebagian besar yang mendapatkan vaksinasi PMK yaitu sapi.
Dewan Jabar yang biasa disapa Bang Haji Faizal (BHF) menjelaskan penyebab terjadinya persoalan PMK dari impor sapi India ke Indonesia. Padahal, PMK di Indonesia sudah selesai sejak sepuluh tahun lalu.
“Persoalan PMK Indonesia sebenar sudah bebas sejak 10 tahun lalu. Karena keadaan mendesak akhirnya terpaksa mengimpor sapi dari negara yg belum bebas penyakit PMK seperti India jadilah Indonesia ada lagi kasusnya,” ungkapnya.
BHF juga menilai jika persoalan PMK bisa tertangani dengan cepat. Namun, ada beberapa kendala seperti ganti rugi peternak yang hewan ternaknya harus dipotong paksa.
“Harusnya penanganan sejak awal ada PMK sudah harus diselesaikan segera namun karena persoalan ganti rugi sapi yang terkena PMK tidak tuntas akhirnya berkelanjutan kasusnya,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar itu juga mengatakan sebanya 500 ribu hewan ternak di Jawa Barat rawan terkena penyebaran PMK. Makanya dibutuhkan kerjasama semua pihak baik Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota menangani persoalan penyakit hewan ternak tersebut. (IB)
