KABUPATEN BEKASI – Praktisi Ketenagakerjaan dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Dr. Anwar Budiman,SH, MM, MH menyampaikan perlunya Pemkab Bekasi terus menyosialisasikan kepada setiap perusahaan untuk memperhatikan tenaga kerja lokal warga Kabupaten Bekasi.
“Sosialisasi apa, tentang kesadaran, pada saat ada perusahaan di satu wilayah maka yang harus mendapatkan manfaat terlebih dahulu adalah orang sekitar, itu azas hukum keadilan itu,” terang Dr. Anwar usai menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Percepatan Penanggulangan Pengangguran yang diselenggarakan Bappeda Kabupaten Bekasi, di hotel Sunerra-Antero, Cikarang Utara, pada Rabu, (16/11/2022).
Dr. Anwar mendorong agar Pemkab tidak bosan untuk terus mengundang pengusaha atau HRD Perusahaan agar program penanggulangan bisa berjalan beriringan.
“Undang perusahaan-perusahaan, HRD-HRD, berikan pemahaman kalau tenaga kerja lokal sudah terbiasa di perusahaan, dia (tenaga kerja lokal) akan mampu,” jelasnya.
Sebagai seorang Akademisi dan Ketua Himpunan Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan Jabar, Dr. Anwar juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) angkatan kerja dengan memberikan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri sekarang, sekaligus memberikan pemahaman etos kerja untuk mereka yang akan bekerja di bidang industri.
Hal ini terutama penting diperhatikan untuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Karena industri, katanya, akan melihat kedua poin penting ini apabila calon tenaga kerja ingin dilirik perusahaan.
“Pertama, tentang bagaimana meningkatkan kompetensi SDM-nya, kedua meningkatkan etos kerjanya, jadi kesabaran, kedisiplinan, kepuasan dalam bekerja itu harus juga dilahirkan kepada calon-calon tenaga kerja itu,” tuturnya.
Selain itu terang Dr. Anwar, persoalan pengangguran juga mesti melibatkan sektor lain yang bisa menopang ekonomi masyarakat, seperti sektor pertanian atau ekonomi yang berbasis digital.
“Diubah juga mindset anak muda, tidak hanya ingin di perusahaan saja, coba di pertanian, di bidang lain. Apalagi zaman komputerisasi ya, dari handphone aja kita sudah bisa berusaha, itu harus dibentuk lembaga pelatihan tentang kreatifitas,” katanya.
Penegakan mengenai tenaga kerja lokal, jelas Dr. Anwar, juga sangat penting untuk dikuatkan kembali bersama pihak perusahaan.
“Pada saat pemerintah daerah mengatur 30 persen itu, maka harus dibarengi dengan kompetensi, kompetensi itu dijadikan bagian dari aturan itu,” tandasnya. (rls)
